Istana: Jika Mobil Dinas Tak Diganti, Biaya Pemeliharaannya Semakin Mahal

Menurut Eddy, sedangkan 101 unit kendaraan bagi para anggota kabinet 2019-2024 dan pejabat setingkat menteri dilakukan melalui Sistem Tender Umum dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau online.

"Dalam prosesnya telah dikonsultasikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri," jelas Eddy.

Menurut dia, lelang tender mobil dinas telah dimenangi oleh PT Astra International Tbk-TSO. Kemudian, diperoleh Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon.

Adapun anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut, kata Eddy, tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) 2019 Kemensetneg yang sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPR RI.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.