Sejarawan: Sukarno Batal Pindahkan Ibu Kota ke Palangka Raya karena Asian Games

Asvi mengatakan, ibu kota harus pindah lantaran ada faktor pendorong dan penarik.

Dia menuturkan, dalam sejarah Indonesia, pemindahan ibu kota ke Yogyakarta lantaran Jakarta dalam keadaan tidak aman pada 1945. Oleh sebab itu, Yogyakarta menawarkan untuk menjadi pusat pemerintahan.

"Presiden dan Wapres setuju, maka pusat-pusat pemerintahan dipindah ke Yogyakarta. Maka, kegentingan yang memaksa perpindahan itu," ucap dia.

Sama halnya saat Bukittinggi, Sumatera Barat, dijadikan sebagai pusat pemerintahan darurat pada zaman Presiden Sukarno dan Wapres Muhammad Hatta pada 1948. Kala itu, terjadi Agresi Militer II oleh Belanda yang merebut ibu kota RI di Yogyakarta. Peristiwa ini membuat para pemimpin negara waktu itu diasingkan oleh Belanda.

"Fakta pendorongnya kondisi yang memaksa," tutur Asvi.

Sementara itu, Asvi menjelaskan faktor pendorong pemindahan ibu kota saat ini, yaitu kemacetan dan ancaman DKI Jakarta akan tenggelam pada 2050. Selain itu, pemerataan pembangunan juga merupakan salah satu alasan ibu kota perlu dipindahkan.

"Itu faktor-faktor. Belum lagi kemacetan dan lain-lain, itu yang menjadikan itu faktor pendorong. Faktor penarik dengan ditempatkan ibu kota di tengah mewujudkan pembagunan menoleh ke timur," ujar dia.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan bahwa ibu kota Indonesia akan pindah ke Pulau Kalimantan. Meski belum menyebut provinsi spesifik, Jokowi mengatakan lokasi yang dipilih menjadi ibu kota harus sesuai dengan kajian kebencanaan banjir, gempa bumi, daya dukung lingkungan, lahan infrastruktur, hingga ketersediaan air.