Amandemen Terbatas UUD 1945, Zulkifli Hasan Jamin Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan memastikan, amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Meski UUD 1945 diamandemen, pemilihan presiden akan tetap dilakukan langsung oleh rakyat.

"Enggak dong, kan cuman model GBHN aja, pilpres langsung. Cuma satu aja, namanya amandemen terbatas, amandemen terbatas khusus model GBHN," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8/2019).

Zulkifli juga menjelaskan, GBHN ini hanya untuk mengatur negara secara filosofis. Termasuk di dalamnya soal visi dan misi presiden terpilih.

"Contohnya filosofis itu harus ada kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana. Ekonomi Pasal 33 jadi filosofi sifatnya dan ini sudah kita rumusan nanti akan jadi buku diserahkan kepada MPR yang akan datang," ucap Zulkifli.

Dia menegaskan, MPR periode 2014-2019 hanya memberikan rekomendasi saja untuk melakukan amandemen terbatas. Ia pun menyerahkan kepada anggota MPR periode 2019-2024 untuk melaksanakan rencana tersebut.

"Terserah MPR yang akan datang. Pada akhirnya keputusan politik MPR, kalau 3 per 4 anggota setuju, baru bisa jalan. Kalau tidak setuju, ya engga bisa jalan. Jadi, kita tunggu MPR yang akan datang," ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: