Nasdem Sebut Pengakuan Capim KPK Johanis Diintervensi Jaksa Agung Fitnah

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate membantah pernyataan Capim KPK Johanis Tanak yang mengaku diintervensi Jaksa Agung HM Prasetyo saat masih menjabat sebagai Kajati Sulawesi Tengah.

Pernyataan Johanis disampaikannya ketika mengikuti tes wawancara dan uji publik sebagai Capim KPK. Ketika itu, Johanis tengah mengusut perkara mantan Gubernur Sulawesi Tengah Bandjela Paliudju yang merupakan kader Partai Nasdem.

"Ucapan Johanis tidak lengkap, tidak akurat, dan cenderung mengandung fitnah. Hal itu berdasarkan beberapa pertimbangan," kata Johnny dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurut Johnny, HM Prasetyo baru dilantik menjadi Jaksa Agung pada 20 November 2014. Sementara, Kejaksaan Tinggi Sulteng menetapkan Bandjela Paliudju sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dukungan perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, dan penunjang operasional gubernur, berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: 289/R.2/Fd.1/11/2014, tertanggal 6 November 2014.

"Pada 29 November 2014, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulteng memberhentikan sementara Bandjela Paliudju dari Jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem serta mencabut sementara status keanggotaannya," katanya.

Dilansir Antara, DPW Partai Nasdem Sulteng kemudian memberhentikan Bandjela Paliudju sebagai kadernya sejak 2 Desember 2014. "Kejaksaan Tinggi menahan Bandjela Paliudju pada 9 Desember 2014," tuturnya.

Selajutnya, kata Johnny, jaksa menuntut Bandjela Paliudju hukuman pidana sembilan tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 7,78 miliar subsider empat tahun penjara.

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu memutus bebas perkara tersebut. Jaksa Penuntut Umum langsung mengajukan kasasi dan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Bandjela Paliudju divonis penjara tujuh tahun enam bulan, denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan serta wajib membayar uang pengganti Rp 7,78 miliar subsider tiga tahun penjara," jelasnya.

Dia menegaskan, Partai Nasdem memiliki pandangan dan sikap antikorupsi. Partai Nasdem mengusung antimahar dan antikorupsi sebagai sikap politik.

"Tanpa menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, apapun jabatannya, kader yang menjadi tersangka korupsi segera dipecat," ucap Johnny.

Partai Nasdem menekankan kepada seluruh kadernya yang menjadi menteri atau pejabat di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk bekerja secara penuh. Nasdem juga melarang kadernya menyalahgunakan wewenang jabatannya.

"Hal itu termasuk tidak memperbolehkan semua menteri dari Partai Nasdem untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019," kata Johnny Plate memungkasi.

Saksikan Video Pilihan berikut Ini: