TNI Intensif Periksa 2 Oknum Anggota Diduga Rasis ke Mahasiswa Papua

Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Tuntut Referendum — Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Dalam aksinya, mahasiswa juga menyinggung soal aksi rasialisme yang terjadi di Surabaya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Polisi Militer Kodam (Pomdam) V/Brawijaya masih memeriksa dua oknum TNI atas kasus dugaan rasisme yang terjadi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Penanganan kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

"Sejauh ini masih penyidikan oleh Pomdam V/Brawijaya. Kan kemarin penyelidikan. Hasil penyelidikan beberapa orang yang di tempat acara itu sudah kelihatan dua orang yang patut diduga merugikan disiplin TNI," kata Kepala Penerangan Kodam V/Brawijaya, Letkol Arm Imam Haryadi saat dihubungi, Rabu (28/8/2019).

Pomdam V/Brawijaya lebih dahulu memeriksa lima anggota Koramil 0831/02 Tambaksari pada saat kasus masih tahap penyelidikan. Namun kini, pemeriksaan lebih diintensifkan ke dua anggota.

Imam menyebut, dua oknum TNI yang masih menjalani pemeriksaan pada tahap penyidikan ini salah satunya menjabat sebagai Komandan Koramil (Danramil) 0831/02 Tambaksari.

"Ada dua orang itu, yang satunya Pak Danramil sama satu orang anggota. Tiga orang masih kita jadikan saksi," sebutnya.

Imam menjelaskan, alasan dua oknum TNI masih menjalani pemeriksaan karena terlihat reaktif dan emosional ketika peristiwa di asrama mahasiswa Papua terjadi. Meski tinggal dua orang yang masih diperiksa intensif, bukan berarti pihaknya tak akan memeriksa beberapa orang lainnya.

"Untuk keterangan nanti saksi bisa kita tambahi biar memperjelas siapa-siapanya. Tapi sementara kita lihat yang ada di lapangan saja waktu itu," katanya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang untuk anggotanya yang melakukan tindakan rasialisme. Hal ini ia ungkapkan saat bertemu tokoh adat Papua.

2 dari 2 halaman

Perintah Jokowi

Presiden Jokowi Buka Puasa Bersama dengan TNI-Polri — Presiden Joko Widodo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tiba menghadiri buka puasa bersama dengan Keluarga Besar TNI - Polri dan Masyarakat di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (16/5). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menindak tegas oknum aparatnya yang bertindak rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Hal ini dikatakan Moeldoko menanggapi desakan sejumlah pihak agar Jokowi memberikan sanksi kepada oknum aparat yang berbuat rasis, sehingga memicu kericuhan di Papua. Moeldoko sepakat aparat yang melakukan hal itu diberikan sanksi secara hukum.

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Seperti diketahui, kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. Massa membakar Gedung DPRD Manokwari dan beberapa fasilitas umum. Tak hanya di Manokwari, unjuk rasa juga terjadi di Jayapura, Papua.

Kedua aksi ini ditengarai akibat kemarahan masyarakat Papua sebagai buntut dari peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur serta Semarang Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Presiden Jokowi mengaku terus memantau kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat pascakerusuhan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kondisi di dua wilayah tersebut saat ini telah kondusif.

"Tadi pagi saya telepon Pak Gubernur Mandacan (Dominggus Mandacan) di Papua Barat untuk tanyakan mengenai Manokwari seperti apa. Sudah baik, Sorong seperti apa, sudah baik," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kota Kupang, Provinsi NTT, Rabu 21 Agustus 2019.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com