Jawaban Uji Publik 7 Capim KPK, Curhat Keluarga hingga Intervensi Pimpinan

Liputan6.com, Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) kembali melakukan uji publik terhadap tujuh kandidat komisioner lembaga antirasuah di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2019. Ini merupakan hari kedua Pansel menggelar uji publik.

Ketujuh capim KPK yang menjalani uji publik adalah Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Johanis Tanak, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar, akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, mantan jaksa M Jasman Panjaitan, hakim Pengadilan Tinggi Bali, Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah, dan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Nurul Ghufron.

Dari ketujuh kandidat itu, Pansel mencecar berbagai macam pertanyaan dari mulai kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga bagaimana membuat koruptor jera.

Pertanyaan yang dilayangkan Pansel tak serta merta dijawab dengan baik oleh Capim KPK. Seperti Capim KPK yang merupakan mantan Jaksa, Jasman Panjaitan. Jasman disebut tak melaporkan harta kekayaannya sebanyak 11 kali.

Alih-alih menjawab pertanyaan Pansel, Jasman malah curhat kondisi keluarganya, terutama sang istri.

"Saya dua kali melaporkan LHKPN. Tapi saya tidak tahu angka (harta) saya, kebetulan istri saya jago cari duit. Itu kondisi kami di rumah, istri saya kurang menghargai saya, karena tidak bisa berikan uang yang banyak," ujar Jasman.

Capim KPK lainnya, Luthfi Jayadi Kurniawan yang mengaku sebagai pemerhati isu korupsi sejak 1998 malah mengaku tak paham saat ditanya soal perbedaan Pasal 5 dan 12 UU Tipikor. Kedua pasal ini biasa dikenakan kepada mereka yang terjerat kasus suap.

"Saya tidak paham," ujar Luthfi.

Begitu juga saat ditanya soal perampasan aset, Luthfi tak menjawab. Hal ini sangat disayangkan oleh Pansel. Lantaran mengaku tak paham dan tak hafal pasal yang ada di UU Tipikor, Wakil Ketua Pansel Indriyanto Seno Adji yang bertanya pun tak melanjutkan pertanyaaan.

"Sudah saya enggak usah tanya banyak-banyak Pak. Pimpinan harus tahu semua (Pasal) pak," kata Indriyanto menegaskan.

Berbeda dengan Luthfi yang sempat terdiam saat ditanya soal pasal, Capim KPK dari unsur hakim, Nawawi Pomolango malah menyebut-nyebut pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Nawawi mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK, dia bakal menjerat pasal TPPU kepada para koruptor. Nawawi yang berprofesi sebagai hakim Pegadilan Tinggi Bali ini yakin dengan seringnya penggunaan pasal tersebut akan membuat koruptor jera.

"Apa sulitnya menerapkan TPPU ini. Saya komit. Orang lebih takut miskin dari pada mati," kata Nawawi.

Nawawi kembali meyakinkan Pansel jika dirinya terpilih menjadi komisioner lembaga antirasuah, maka tak akan ada pelaku korupsi dari unsur hakim.

"Kalau sampai ada saya di KPK masih ada hakim yang tertangkap, keterlaluan. Saya tidak membayangkan ada hakim lagi yang tertangkap," kata Nawawi.

Saksikan video pilihan berikut ini: