Hindari Cicak Vs Buaya, Capim KPK Ini Tak Akan Usut Korupsi di Polri dan Kejaksaan

Capim KPK Roby Arya Brata menjalani uji publik, Kamis (29/8/2019). (Liputan6.com/ Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Roby Arya Brata tak akan mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan institusi Polri dan Kejaksaan jika terpilih menjadi komisioner jilid V periode 2019-2023.

"Kalau saya ke depan, KPK enggak punya lagi kewenangan untuk menyidik korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan, tidak lagi," ujar dia saat uji publik capim KPK di Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

Dia mengatakan, jika KPK memiliki kewenangan mengusut kasus korupsi di Polri dan Kejaksaan, maka tak menutup kemungkinan cicak versus buaya akan kembali muncul.

"Kesalahannya karena KPK punya kewenangan untuk menyidik korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan. Yang terjadi cicak (vs) buaya satu sampai tiga itu terjadi, karena KPK merangsek masuk ke Polri," kata dia.

Dia menduga, jika KPK tak berusaha mengungkap kasus korupsi di Polri, maka tak akan ada penyerangan air keras yang diterima penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Karena KPK punya kewenangan itu, KPK enggak bisa bekerja. Coba, tidak ada jaminan, kasus Novel Baswedan dan cicak buaya tidak akan terjadi lagi ke depan kalau KPK masih punya kewenangan untuk tangani korupsi di Mabes Polri," kata Roby dalam tes capim KPK hari ini.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Peserta yang lolos berhak untuk mengikuti tes selanjutnya, yakni tes kesehatan dan uji publik.

2 dari 2 halaman

Lebih Baik Diserahkan ke Kompolnas

Berkas Dokumen Arsip File — Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)

Menurut dia, penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Polri lebih baik dilimpahkan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

"Bukannya menghilangkan (kasus korupsi di Polri), tapi memindahkan kewenangan itu pada Kompolnas, beri Kompolnas kewenangan penyidikan. Ini terjadi di Australia," kata dia.

Setidaknya, menurut Roby, jika KPK tak mengusut kasus korupsi di Polri, maka hubungan antar kedua lembaga penegak hukum itu akan harmonis. Sebab, jika KPK mengusut kasus di Polri, maka akan ada perlawanan balik.

"Kalau KPK tidak punya kewenangan, akan harmonis itu lembaga-lembaga," kata Roby.