Capim Tak Akan Usut Korupsi di Polri dan Jaksa, Ini Kata KPK

Liputan6.com, Jakarta - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim [KPK](news "")) Roby Arya Brata menyebut tak akan mengusut kasus korupsi di Polri dan Kejaksaan jika terpilih menjadi komisioner lembaga antirasuah nanti.

Juru Bicara [KPK ](news "")Febri Diansyah menyatakan, apa yang disampaikan Sekretariat Kabinet sebagai Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian itu akan menjadi dasar penilaian bagi Pansel.

"Pendapat dan pemikiran dari masing-masing calon pimpinan silakan saja. Tinggal nanti Pansel menyaring apakah pendapat tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku, semangat pemberantasan korupsi atau tidak," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2019).

Febri mengatakan, pada dasarnya lembaga antirasuah dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi selalu mengacu pada Undang-undang (UU) KPK, UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan KUHAP. Dalam UU tersebut tak ada pembatasan KPK dalam menangani kasus korupsi di instansi tertentu.

Febri mengatakan, KPK dengan Polri dan Kejaksaan kerap melakukan kerja sama dalam menangani sebuah kasus. Menurut Febri, kerja sama dan koordinasi antarinstitusi merupakan hal penting yang harus dilakukan.

"Dalam pelaksanaan tugas korsup (koordinasi dan supervisi) ini, KPK beberapa kali membantu Polri atau pun Kejaksaan dalam penanganan perkara dengan menonjolkan fungsi trigger mechanism," kata Febri.

"Jadi, jika ada kendala maka akan kami telusuri apa kendalanya dan dicarikan jalan keluar bersama. Demikian juga dalam pelaksanaan tugas [KPK](news ""), sering dibantu oleh Polri dan Jaksa. Bahkan pegawai KPK pun juga ada yang terdiri dari pegawai dari Polri ataupun Jaksa dan instansi lainnya," Febri menambahkan.

Saksikan video pilihan berikut ini: