Ribuan Orang Akan Datangi KPK Minta Jokowi Selamatkan Nasib Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih aktif menyuarakan ragam latar belakang calon pimpinan (capim) yang kini masih dalam proses seleksi. Khususnya dengan menyurati Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan sederet catatan latar belakang capim.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, pihaknya menyambut baik masukan tersebut.

"Hari ini kami bicara tentang bagaimana kita semua bisa mengawal proses seleksi pimpinan KPK ini. Karena ini akan menentukan nasib bisa atau tidaknya KPK bekerja empat tahun ke depan. Kalau dipimpin orang baik akan menjadi efektif. Tapi kalau calon bermasalah dipilih, maka akan ada resiko besar," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Febri menyebut, para pimpinan KPK kini sedang membahas serius usulan tersebut. Yang jelas, pihaknya memastikan data yang telah disampaikan terkait rekam jejak para capim adalah informasi benar, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan dari aspek metode, hingga hasil.

"Ada masukan agar KPK meminta langsung kepada Presiden untuk memperhatikan dan mengambil tindakan menjaga proses seleksi pimpinan KPK. Sehingga diharapkan KPK membawa bukti-bukti data yang bisa diberikan kepada Presiden," jelas dia.

Selain itu, KPK juga telah membeberkan catatan rekam jejak capim ke panitia seleksi (pansel) pada Jumat, 23 Agustus 2019. Bahkan undangan kembali diberikan kepada pansel untuk kembali menelisik riwayat karir para kandidat pada Jumat, 30 Agustus 2019.

"Harapanya tentu saja, jawaban kami terhadap pansel, permintaan bantuan pansel tersebut, itu bisa direspon secara positif, dengan tidak meloloskan calon-calon yang bermasalah. Siapapun yang memimpin KPK ke depan, dari institusi manapun itu bukan satu hal yang terlalu krusial. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang yang berintegritas yang bisa memimpin KPK ke depan," Febri menandaskan.