Perebutan Kursi Ketua Umum Golkar Mulai Panas

Lewat Aplikasi SaksiKu, Ketum Golkar Pantau Perolehan Suara di TPS — Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan saat melakukan pemantauan Aplikasi Android SaksiKu untuk Saksi Partai Golkar di TPS pada Pemilu 2019 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (16/4). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Internal Partai Golkar kembali bergejolak ketika jadwal Musyawarah Nasional (Munas) untuk memilih ketua umum baru semakin dekat. Kader-kader terbaik dan terkuat partai beringin pun berlomba-lomba untuk menduduki kursi Golkar I.

Jika sebelumnya polemik perebutan kursi Ketua Umum terjadi pada antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kini giliran Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dengan Wakorbid Pratama Partai Golkar yang juga Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Mereka sekarang tengah berusaha menarik dukungan para kader Golkar untuk bisa menangkan dalam pemungutan suara di Munas. Dua tokoh itu memang harus mendapatkan dukungan dari anggota DPD I dan DPD II sebagai pemegang hak suara pemilih ketua umum.

Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet ini sebelum mendeklarasikan diri maju dalam bursa ketua umum Golkar sudah mengumpulkan tandatangan dari setiap DPD I dan DPD II. Beberapa petinggi DPD I dan DPD II bahkan ada yang dipecat dari jabatannya karena mendukung Bamsoet.

Tak mau kalah, Airlangga juga terus mengumpulkan pendukungnya. Dia juga kerap menghadiri acara deklarasi dukungan dari kader DPD serta mengklaim dukungan untuknya menjadi ketua umum sudah mencapai 92 persen.

Hingga kini, proses mencari dukungan yang loyal dari DPD I dan II dari dua tokoh itu masih terus bergulir dengan berbagai macam cara. Bahkan Airlangga membiarkan anggota DPD Golkar Jawa Barat menyatakan dukungannya untuk mendukung Airlangga maju lagi sebagai ketua umum menggunakan Alquran.

Hal itu diketahui dari video berdurasi 1 menit 25 detik. Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengambil sumpah. Deklarasi itu dihadiri oleh Airlangga dan Ketua Pemenangan Airlangga, Melchias Markus Mekeng.

Para anggota DPD tersebut disumpah untuk mencalonkan, mendukung dan memilih Airlangga untuk menjadi Ketum Golkar periode 2019-2024. Bahkan jika berkhianat, maka mereka rela mendapat laknat sebagai konsekuensinya.

Sumpah itu berbunyi:

Bismillah

Demi Allah

Saya bersumpah

Saya akan mencalonkan

Mendukung

dan memilih

Bapak Insinyur Airlangga Hartanto Mda, Mdd

Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar2019-2024

Saya bersedia mendapat konsekuensi apabila saya mengingkari, dan mengkhianati sumpah ini.

Saya bersedia menerima laknat atas pengkhianatan saya.

Purwakarta, 31 Agustus 2019

Kami, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Upaya gembok gerbang itu tidak berhasil karena mendapat perlawanan dari massa yang bertahan di dalam Kompleks DPP Partai Golkar.

2 dari 2 halaman

Bamsoet Meradang

Sumpah Alquran ini membuat Bamsoet meradang. Dia menilai Airlangga dan pendukungnya telah menjadikan agama perkakas politik.

"Pada titik ini, jelas terlihat, bahwa Airlangga, para loyalis, dan pengikutnya hanya menjadikan agama sebagai perkakas politik. Padahal, agama itu simbol kejujuran yang harus tercermin dalam setiap jabatan yang diemban oleh pemeluk agama termasuk yang sedang menjabat sebagai ketua umum," kata Bamsoet, Senin (2/9/2019).

Bamsoet menjelaskan, agama sebagai simbol moral tertinggi yang aktualisasinya terlihat dalam kehidupan pribadi, tanggung jawab, responsif terhadap aspirasi, rela menderita demi orang yang di pimpinnya, dan melayani.

Loyalis Bamsoet lainnya, yakni Darul Siska menilai dukungan semacam itu sudah berlebihan. Dia merasa kubu Airlangga sudah kehabisan akal untuk meraup dukungan para anggota DPD sehingga merasa perlu menggunakan sumpah Alquran.

Sedangkan loyalis Airlangga yang juga Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Azis Syamsudin menganggap wajar ada deklarasi dukungan menggunakan Alquran. Sebab, kata dia, dukungan menggunakan Alquran itu adalah masalah kepercayaan masing-masing orang.

"Boleh saja kalau itu namanya dukungan. Kalau wartawan mau di atas kertas, apa pun boleh. Namanya dukungan boleh-boleh aja namanya ijtimak dalam bahasa agama. Tidak ada masalah gitu loh. Ini kan tergantung kepercayaan orang masing-masing," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dia juga menilai tidak ada yang salah dengan penggunaan kitab saat pengambilan dukungan. Karena itu, Azis meminta hal itu diperdebatkan lebih lanjut.

"Sama, saya tanya sama anda anda berlebihan enggak pake hijab? Penilaian itu masing-masing anda mau pake hijab boleh enggak pakai hijab boleh. Itu hakiki kepada hablum minallah. Jangan diperdebatkan itu. Itulah Bhineka Tunggal Ika kita, itulah empat pilar kita itulah azas Pancasila," ucapnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka