PDIP Pastikan Amandemen UUD 1945 Hanya Terbatas Pasal 3

Mantan Ketua DPR RI sekaligus politikus Golkar, Akbar Tanjung, mengkhawatirkan bangkitnya otoritarianisme karena wacana dikembalikannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nantikan MPR menjadi lembaga tinggi negara. Dikhawatirkan presiden nanti dipilih oleh MPR sehingga rakyat tidak bisa menggunakan hak pilih mereka," kata Akbar Tanjung di tempat sama.

Kekhawatiran ini menurut Akbar berangkat dari cermin masa lalu di era Orde Baru yang mana GBHN menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya, maka presiden dipilih oleh MPR dan pertanggungjawaban presiden terhadap MPR bukan rakyat.

Menurut Akbar, jikalau memang GBHN itu diperlukan untuk dihidupkan lagi, maka dilakukan dengan merubah pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Konstitisi tersebut harus disertai penjelasan kepada publik mengenai alasan dan kepentingannya.

Akbar melihat bahwa ada beberapa ketetapan MPR RI yang telah menjiwai GBHN. Dia mencontohkan keberadaan TAP MPR XI 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas KKN. Dalam TAP MPR tersebut, menurut Akbar sudah menjiwai haluan negara Indonesia.

"Kemudian yang kedua TAP MPR Nomor 7 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ini kan penting, mengacu pada Undang-Undang 1945 juga," katanya.

"TAP MPR Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional coba kan ini kan TAP MPR," lanjutnya.

Dan beberapa TAP MPR lain yang menurut Akbar merupakan ruh dari GBHN namun bukan dalam bentuk GBHN, melainkan TAP MPR. Oleh kerenanya, bagi Akbar tidak perlu lagi pemerintah menyebutkan haluan negara secara formal karena ruhnya sudah ada di beberapa ketetapan MPR yang disebutkan.

"Kalau subtansinya (sudah ada di TAP MPR) dan menurut saya yang paling penting itu substansinya," jelas politis Golkar itu.