Waspada Hasutan Aksi Anarkis di Papua

Kerusuhan Pecah di Manokwari — Massa turun ke jalan dalam unjuk rasa yang berujung kerusuhan di kota Manokwari, Papua, Senin (19/8/2019). Aksi masyarakat Papua ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang, serta Semarang beberapa hari lalu. (STR / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Kondisi di Papua dan Papua Barat kini berangsur-angsur pulih usai kerusuhan beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan, aktivitas seperti di pasar tradisional, SPBU, dan sekolah sudah mulai kembali. Pemerintah juga telah membuka blokir internet.

"Saya sudah mendapatkan laporan dari Kaporli, BIN, dari aparat keamanan di depan sana, keadaan sudah cukup kondusif. Maka pembatasan internet seperti janji saya kemarin ini dicabut. Jadi internet sudah dinormalkan kembali," kata Menko Polhukam Wiranto di kantornya, Kamis 5 September 2019 kemarin.

Namun, kata Wiranto, akses internet bisa saja kembali dibatasi jika gejolak itu muncul lagi. Wiranto mengakui bahwa masih ada yang mencoba memprovokasi rakyat Papua.

"Masih ada ajakan-ajakan, hasutan-hasutan kepada masyarakat untuk melanjutkan aksi anarkis. Ada rencana anarkis tanggal sekian, jilid sekian," ungkap Wiranto.

Untuk menyelesaikan akar konflik di Papua, Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR), mendorong pemerintah untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka.

Namun, kali ini, Wiranto dengan tegas telah menjalankan rekomendasi OHCHR tersebut. "Presiden sudah dialog, saya sudah dialog, sekarang Kapolri, Panglima ke sana dialog. Jadi sudah dialog. Bukan belum dialog, sudah," tegas Wiranto.

Dia mengingatkan, meski membuka ruang dialog, pemerintah tak mau berbicara jika menyangkut referendum.

"Kita sedang menutup pintu dialog referendum. Enggak ada. Dialog untuk merdeka, jangan," jelas Wiranto.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin menggelar pertemuan dengan sejumlah pendeta dari Papua di kediamannya, Menteng, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

2 dari 2 halaman

Papua Tak Akan Bisa Referendum

Senada, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan, tak mungkin Papua meminta merdeka.

"Referendum itu, wahai kaum muda intelektual bangsa Indonesia, terutama di Papua dan daerah-daerah lainnya, referendum hanya ada bagi negara-negara yang belum berdaulat," kata Hendropriyono.

Sebab, kata dia, Indonesia sudah berdaulat, maka tak mungkin melakukan referendum. "Negara berdaulat (seperti Indonesia), enggak ada istilah referendum," ungkap Hendropriyono.

Hendropriyono yakin wacana referendum adalah bagian dari serangan hoaks agar memecah belah rakyat Papua.

"Orang-orang yang beride separatis, kita bangsa yang berdaulat, tidak ada iming-iming referendum. Itu hoaks," ujarnya.