ICW: Capim KPK Tidak Berintegritas Bakal Tersandera

Para Pegawai KPK ramai-ramai berkumpul di Gedung KPK untuk menyatakan penolakan akan rencana DPR melakukan revisi UU KPK.

Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun mengingatkan agar Presiden Jokowi mendengar masukan masyarakat dalam memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berintegritas.

Dalam diskusi dengan tema "KPK dan Revisi Undang-Undangnya" Tama menjelaskan integritas para capim adalah hal yang wajib dimiliki supaya saat menjabat sebagai pimpinan, KPK tidak tersandera kepentingan tertentu.

Sekjen PDIP Hasto: Sampai Sekarang Kita Lihat KKN Semakin Merajalela

"Indikator utamanya adalah integritas. Karena bisa jadi nanti (capim KPK terpilih tidak berintegritas) di kemudian hari bakal tersandera," ujar Tama, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Dia mengingatkan Jokowi agar memperhatikan integritas para capim KPK. Sebab selama ini, imbuh Tama, komisi anti rasuah itu kerap kali mendapat serangan yang memperlemah dalam upaya pemberantsan korupsi.

Selain itu, menurut Tama seruan masif dan keras masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi kerap kali diabaikan oleh DPR.

Padahal, KPK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, sehingga seharusnya masyarakat punya ruang penuh untuk memberikan masukan.

"Publik punya ruang besar untuk memberikan masukan. Ini prosesnya sudah di DPR, kritik publik tidak dapat tanggapan positif," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pimpinan rapat paripurna DPR mengetuk palu pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/8).

2 dari 2 halaman

Berubah Status Kelembagaan

Pegawai KPK menggelar aksi menolak revisi UU KPK, Jumat (6/9/2019). (Liputan6.com/Delvira Chaerani Hutabarat)

Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di DPR setuju RUU KPK menjadi pembahasan bersama pemerintah.

Keputusan ini menuai kritik keras karena dianggap memperlemah kinerja KPK. Misalnya, KPK berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), ini dikhawatirkan menjadi lahan kepentingan bagi para pelaku korupsi.

Status kelembagaan KPK juga akan berubah dari lembaga independen menjadi lembaga eksekutif. Hal yang dianggap melemahkan juga adalah keharusan mendapat izin saat melakukan penyadapan.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com