Taufiequrachman Ruki: 5 Pimpinan Saat Itu Justru Tolak Revisi UU KPK

Menurut dia, pimpinan KPK saat itu menyarankan agar pemerintah dan DPR merevisi dan harmonisasi UU nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, KUHP, dan KUHAP sebelum merevisi UU KPK.

"Jadi sebelum UU Nomor 30 tahun 2002 diubah, pemerintah ubah ini (UU Nomor 31 tahun 1999, KUHP, dan KUHAP) dulu," pungkas Ruki.

Anggota DPR Komisi III Nasir Djamil menyebut KPK era pimpinan Plt Taufiequrachman Ruki mengusulkan dua poin dalam revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Yaitu terkait dewan pengawas dan soal pemberhentian kasus.

"Soal pengawasan, soal SP3 ya mungkin itu kendala yang selama ini dihadapi KPK, oleh karena itu Plt pimpinan KPK kemarin itu, Pak Ruki dan kawan-kawan mengusulkan seperti itu," ucapnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2019).

Menurut Nasir, Ruki tidak mengajukan secara pribadi. Tetapi kelembagaan. Sehingga usulan revisi UU KPK atas nama lembaga antirasuah itu.

"Sistem harus ada ga mungkin pak Taufiequrachman Ruki kemudian itu catatan pribadi enggak lah pasti sudah konsultasi dengan pimpinan lain dan bidang mengurus masalah itu," ucapnya.

Nasir sepakat perlu adanya SP3 demi kepastian hukum tersangka. Dia mengklaim hal tersebut menjadi penting untuk perlindungan hak asasi manusia.

Dia menyebut SP3 itu pun tidak harga mati. Sebab, yang kasusnya sudah dihentikan dapat lanjut selama ada bukti baru.

"Artinya SP3 bukan harga mati ketika ditemukan bisa dibuka lagi," kata dia.