PSI: Revisi UU KPK Berbahaya bagi Kelangsungan Demokrasi

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Saat Diwawancarai Sejumlah Media di Serang, Banten. (Foto: Yandhi Deslatama/Liputan6.com) — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany. (Foto: Yandhi Deslatama/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerukan sikap penolakan usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini bergulir. Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, ada beberapa poin yang membuat PSI menolak rencana revisi tersebut.

"Setelah membaca draf revisi, saya semakin yakin bahwa bisa melumpuhkan KPK. Berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang membutuhkan pemerintahan yang bersih," kata Tsamara di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Menurut dia, upaya revisi UU KPK tersebut sepertinya menjadi pintu untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

PSI juga mencium adanya aroma KPK akan menjadi sebatas lembaga pencegahan yang tak memiliki taring sama sekali setelah aturan perundang-undangannya direvisi.

"Kalau kami berada di DPR, pasti kami dengan tegas akan lawan segala upaya tersebut," tegas Tsamara.

Kemudian, dia menilai konsep Dewan Pengawas untuk KPK sangat absurd. Sebab dewan pengawas akan diberi kewenangan untuk menyetujui penyadapan, penyitaan, penggeledahan.

"Dewan Pengawas dipilih oleh DPR. Ini berbahaya karena bisa memunculkan kecurigaan terkait independensi KPK nantinya," ucapnya seperti dikutip Antara.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kewenangan KPK disebut makin terbatas dengan adanya revisi UU yang diusulkan DPR.

2 dari 2 halaman

Harus Ditolak

Awalnya menurut dia, PSI berpikir revisi terbatas dilakukan untuk membuat KPK lebih transparan karena memang manusia maupun lembaga mana pun tidak ada yang sempurna.

"Tapi kami sadar bahwa upaya pelemahan lebih kental di sini. Revisi RUU KPK harus ditolak" ujarnya.