Apeksi Usulkan Kantor Kementerian Disebar ke Setiap Provinsi

Wali Kota Tangsel dan Bogor Hadiri Pertemuan APEKSI 2019 di Semarang — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi (kanan) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) memberi penjelasan saat acara Rakerkomwil III APEKSI Tahun 2019 di Hotel PO Paragon Semarang, Jumat (29/3/2019). (Liputan6.com/Gholib)

Liputan6.com, Bogor - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) mengusulkan kantor kementerian disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Usulan ini untuk kepentingan pemerataan pembangunan wilayah di Tanah Air.

Wakil Ketua Apeksi Syarief Fasya mengatakan, rencana pemindahan pemerintah ke ibu kota baru dinilai kurang tepat. Seharusnya, kantor kementerian disebar ke setiap provinsi sesuai potensi yang dimiliki daerah tersebut.

"Misalnya Jabar potensinya pertanian, ya kementeriannya di Provinsi Jabar. Pertambangan, kementeriannya di Papua atau Jambi," kata Syarief saat ditemui usai diskusi Mayor Caucus 2019 di Balai Kota Bogor, Senin (19/9/2019).

Apabila kantor kementerian disebar ke setiap provinsi, Syarief meyakini pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di setiap daerah di Indonesia bakal maju secara bersamaan. Sebaliknya, apabila pusat pemerintahan hanya terpusat di satu wilayah saja daerah lain tetap akan tertinggal.

"Kalau misalnya ada 15 kantor kementerian disebar, 15 provinsi akan tumbuh sama seperti di Kalimantan Timur. Tetapi kalau tidak maka Jakarta akan pindah ke sana," kata dia.

Terkait hal ini, Apeksi akan menyampaikan masukan tersebut ke Presiden Joko Widodo dalam forum Mayor Caucus 2019 yang diselenggarakan di IPB International Convention Center.

"Beberapa waktu lalu pernah diusulkan ke Presiden. Saat itu memang belum ada keinginan memindahkan ibu kota. Tapi kami akan mengingatkan lagi kepada Beliau melalui forum ini juga melalui Apeksi juga kita ingatkan," terangnya.

Sementara itu, dalam forum Mayor Caucus 2019 28 yang digelar di Balai Kota Bogor dihadiri kepala daerah dari berbagai wilayah di Tanah Air.

Mayor Caucus merupakan kegiatan pertemuan para wali kota yang bertujuan untuk mendiskusikan tantangan dalam pembangunan perkotaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, pada Senin siang ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wancana pembentukan provinsi Bogor Raya, berupa penggabungan beberapa wilayah Bogor dan sekitarny akan dikaji oleh Pemkot dan Pemkab Bogor. Walikota Bogor Bima Arya mengaku senang dengan wacana tersebut.

2 dari 2 halaman

Didukung Pemkot Bogor

Mayor Caucus digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) dengan dukungan Pemerintah Kota Bogor, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, kegiatan Mayor Caucus 2019 bertujuan untuk memberikan ruang bagi para wali kota sehingga dapat mendiskusikan peran kota-kota dan kepemimpinan daerahnya masing-masing dalam menyukseskan pencapaian tujuan-tujuan di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

"Garis besar diskusi ini mencakup tantangan, langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah yang paling sesuai, dan dukungan yang perlu diberikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," jelasnya.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
APEKSI
Kantor Kementerian
Mayor Caucus 2019