LIPI Curiga Ada Agenda Tertentu dalam Revisi UU KPK

Tolak Revisi RUU KPK — Pegawai KPK membawa poster saat menggelar aksi di Lobi Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksi menolak revisi UU KPK tersebut, mereka mengenakan baju serba hitam lengkap dengan masker penutup mulut dan memasang KPK Lines di sekitar pintu masuk. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Moch Nurhasim mencurigai adanya agenda tertentu terkait inisiasi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) oleh DPR.

"Ada semacam agenda politik besar sebagai transaksi di antara kedua kubu (pemerintah dan DPR) untuk suatu capaian tertentu," kata Nurhasim di Gedung LIPI, Jakarta Selatan, Selasa 10 September 2019.

Kecurigaannya didasari oleh keseragaman argumentasi antara DPR dan Istana atau pemerintah ihwal dukungan terhadap revisi UU KPK. Menurut Nurhasim, keduanya berdalih bahwa revisi UU KPK tersebut merupakan bentuk penguatan lembaga antikorupsi.

Padahal, menurutnya, secara jelas revisi itu hendak mendisfungsikan KPK. "Kami tidak habis pikir gimana logikanya kalau usulan UU Nomor 30 Tahun 2002 itu memperkuat KPK apabila minimal 10 substansinya (10 poin dalam revisi UU KPK) itu memperlemah KPK," tegasnya.

"Apakah ini yg disebut politik kartel seperti tadi yang disampaikan Prof Haris," imbuh Nurhasim.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pimpinan rapat paripurna DPR mengetuk palu pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/8).

2 dari 2 halaman

Desak Presiden Bersikap

Jokowi Bertemu Tokoh Papua — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyapa para tokoh Papua saat mengadakan pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Jokowi mengundang 61 tokoh asal Papua dan Papua Barat untuk membicarakan masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Nurhasim mendesak Presiden Joko Widodo atau Jikowi segera bersikap dalam masalah ini. Menurutnya, jika presiden terus diam, maka prasangka publik terhadap pemerintahan yang ia pimpin akan semakin buruk.

"Presiden segera mengambil suatu posisi. Posisinya ada di mana, apakah posisinya mendukung, menolak ataukah posisinya diam saja dan diserahkan sepenuhnya pada kekuatan-kekuatan politik di parlemen," tanya Nurhasim.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Revisi UU KPK
Revisi UU KPK 2019
lipi