HEADLINE: KPK Punya 5 Pimpinan Baru, Buat Resah Lembaga Antirasuah?

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis KPK akan menuju perubahan yang lebih baik jika dipimpin lima orang yang telah dipilih DPR pada Jumat dini hari kemarin.

"Kita sudah prediksi dari awal memang dari mulai seleksi pimpinan KPK, di tataran pansel dan DPR akan menghasilkan pimpinan yang justru akan membuat suram masa depan pemberantasan korupsi dan juga dari kelembagaan KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat, 13 September 2019.

Ada beberapa indikator di mana pimpinan KPK saat ini justru akan melemahkan KPK. Yaitu, dari sisi rekam jejak dari lima komisioner KPK yang terpilih ada figur yang diduga melanggar kode etik ketika bekerja di KPK.

"Bukti sudah secara gamblang oleh KPK, dan KPK sebenarnya sudah pernah memaparkan ini di tataran pansel tapi faktanya hari ini tetap diloloskan oleh pansel presiden dan DPR," ujar dia.

Kedua, kata Kurnia, terkait integritas. Ada juga figur yang berasal dari penyelanggara hukum masih tidak patuh dalam laporkan LHKPN. "Suara ini sudah kita gaungkan di awal pemilihan pimpinan KPK dan juga tidak diakomodir," tandas dia.

Saat ini, kata Kurnia, tunggakan perkara masih sangat banyak di KPK. Itulah, kata dia, yang menjadi pekerjaan rumah KPK ke depan.

"Ada tunggakan-tunggakan perkara KPK masih sangat banyak lebih dari 12 perkara. Akan tetapi kita meragukan pimpinan KPK bisa menyelesaikan PR-PR KPK. Karena tadi isu tadi integritas rekam jejak sehingga kita berkesimpulan mereka justru hadir untuk melemahkan KPK," ujar Kurnia.

ICW pun, kata Kurnia, pesimistis lima pimpinan KPK yang terpilih kemarin bisa menyelesaikan kasus ini.

"Jangankan dari seorang ketua, dari lima orang ini kita meragukan semua. Ya karena mereka dihasilkan oleh pemilihan yang kita pandang kontroversial dan banyak sekali catatan-catatan keliru yang dilakukan stakeholder panitia pemilihan KPK sehingga kita berkesimpulan lima orang ini menjadi bagian dari rangkaian grand desain dari DPR dan pemerintah untuk melemahkan KPK," ujar dia.

Selain itu, kata Kurnia, pimpinan baru KPK tidak akan bisa bekerja dengan baik karena ada penolakan di internal komisi antirasuah itu sendiri.

"Misalnya salah satu figur pernah terjadi penolakan besar-besaran di pegawai KPK karena banyak melakukam tindakan-tindakan yang kita pandang keliru kita yang bersangkutan menjabat sebagai deputi penindakan KPK," ujar Kurnia.

Lima pimpinan lembaga antirasuah itu dipilih melalui mekanisme voting setelah DPR merampungkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 capim.

Diputuskan, Firli Bahuri ditunjuk sebagai Ketua KPK jilid V didampingi oleh empat komisioner lainnya, yakni Alexander Mawarta, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar.

Pimpinan Komisi III DPR Aziz Syamsudin menyatakan, seluruh anggota Komisi III sepakat memilih Firli Bahuri sebagai ketua baru KPK.

1. Irjen Firli Bahuri (Kapolda Sumsel)

Irjen Firli Bahuri menjadi satu-satunya anggota Polri yang masuk 10 besar pilihan Pansel Capim KPK. Firli saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Pria kelahiran Ogan Kumering Ulu, Sumatera Selatan pada 8 November 1963 ini sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

Nama Firli berulang kali mengundang kontroversi. Saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firli dilaporkan lantaran diduga bertemu dengan Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018.

Padahal, saat itu, KPK sedang menyelidiki divestasi saham PT Newmont yang diduga terkait dengan TGB. Saat mengikuti uji publik di hadapan pansel capim KPK Firli mengakui pertemuannya dengan TGB.

Firli juga mengaku sempat diperiksa Pengawas Internal (PI) KPK terkait pertemuan tersebut. Namun Firli mengklaim, PI dan pimpinan KPK menyatakan dirinya tidak melanggar kode etik terkait pertemuan tersebut.

2. Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK 2014-2019)

Sementara Alexander Marwata atau yang akrab disapa Alex merupakan satu-satunya komisioner KPK petahana yang lolos hingga seleksi tahap akhir. Dikutip dari www.kpk.go.id, Alex lama berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yakni sejak 1987 hingga 2011.

Setelah sekitar 24 tahun berkiprah di BPKP, pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 itu kemudian banting setir dengan menjadi hakim ad-hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat uji publik, Alex ditelisik soal dugaan dirinya sebagai 'orang titipan'. Di hadapan pansel Alex membantah hal tersebut. Dia juga membeberkan apa yang menjadi tugas rumah KPK dan segelintir upaya melemahkan lembaga antirasuah ini.

"Saya bukan titipan siapa pun, saya jarang komunikasi dengan pejabat siapa pun, tidak ada pertemuan pribadi dengan pejabat penyelenggara negara dan DPR," tegas Alex di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

3. Nurul Ghufron (Dosen)

Nurul Ghufron tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Ghufron juga kerap menjadi saksi ahli bidang hukum di berbagai persidangan. Sebelum menjadi dosen PNS, pria kelahiran Madura, 22 September 1974 ini juga punya pengalaman sebagai pengacara.

4. Nawawi Pomolango (Hakim)

Nawawi merupakan hakim karier yang masuk 10 besar seleksi capim KPK periode 2019-2023. Nawawi merintis karier sebagai hakim sejak 1988.

Selama 30 tahun berkarier sebagai hakim, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi itu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.

Saat ini, Nawawi menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Pria kelahiran Manado, 28 Februari 1962 ini pun telah mengantongi sertifikasi hakim tipikor sejak 2006. Nawawi pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar, di antaranya Luthfi Hasan Ishaaq, Fatonah, Irman Gusman, dan Patrialis Akbar.

Di hadapan pansel, Nawawi yakin jika dirinya terpilih menjadi pimpinan KPK, maka tak akan ada lagi hakim yang terjerat korupsi.

5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)

Lili dikenal sebagai Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 dan 2013-2018. Tak lagi mengabdi di LPSK, Lili kemudian mengurus kantor konsultan hukum pribadinya, namun baru jalan beberapa bulan ia maju sebagai calon pimpinan KPK.

Di hadapan pansel capim KPK, Lili mengaku sempat menawari perlindungan kepada pegawai lembaga antirasuah saat masih menjabat di LPSK. Namun, menurut Lili melindungi pegawai KPK terlalu sulit lantaran harus meminta izin pimpinan terlebih dahulu.