Pengamat: Bila Tak Bisa Lakukan Penyelidikan, KPK Bubarkan Saja

Spanduk yang bertuliskan "KPK Shut Down" dibentangkan di depan Gedung Merah Putih, Jumat (13/9/2019). Aksi ini bentuk protes terhadap rencana DPR untuk melakukan revisi UU KPK dan sudah memilih Pimpinan KPK yang pernah bermasalah sewaktu menjabat di lembaga antisurah itu. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Hal itu dikatakannya menyusul revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bahkan Ray menyebutkan, KPK hanya sekadar menjadi markas kepolisian yang berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kalau designnya penyidik polisi, penyelidik polisi, saya enggak tau nanti komposisinya seperti apa. Tapi kalau dilihat saat ini, penyidik nonpolisi dan kejaksaan aja banyak diprotes, artinya kemungkinan dominannya nanti penyidik dari kepolisian dan kejaksaan akan banyak menempati posisi penyidik dan penyelidik di KPK," katanya di sekretariat Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Jumat (13/9).

Perlukah Tunjangan Hunian Pengganti Rumah Dinas DPR?

"Yang saya baca dari satu draf revisi dengan draf revisi lain ada kesamaan, yakni soal penyelidikan tidak boleh lagi dilakukan, dan yang melakukan penyelidikan itu lembaga lain di luar KPK. Yang kalau penyelidik mengatakan kasus ini dapat ditingkatkan ke penyidikan baru diserahkan ke KPK untuk dilakukan penyidikan," sambungnya.

Dengan desain itu, Ray menyebutkan sebaiknya KPK dibubarkan. Sebab, KPK hanya bertugas menunggu kasus bukan mengungkap sebuah kasus.

"Kenapa? Sebab kalau KPK itu desainnya begitu, maka lebih tepat disebut sebagai Mabes Polri cabang Kuningan. Kalau penyelidikan tidak bisa dilakukan oleh KPK, maka mereka hanya baru bisa melakukan penyidikan. Ya artinya KPK itu tinggal duduk saja, tinggal menunggu polisi jika ada kasus dia lihat tidak bisa menangani. Kalau tidak, dia lempar ke KPK," tegas Ray.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pimpinan rapat paripurna DPR mengetuk palu pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/8).

2 dari 2 halaman

Hamburkan Uang

Dengan demikian, KPK hanya mengamburkan uang anggaran saja bila tak ada laporan dari kepolisian.

"Ya tidak akan bisa kerja karena kewenangan mereka di tahap penyidikan dihapus. Sebelum penyidikan itu kepolisian. Kalau gini, tidak usah ada KPK karena menghamburkan anggaran. Lebih baik dibubarkan saja KPK jika tugasnya nanti hanya duduk manis saja," pungkasnya.

Reporter: Ronald Chaniago

Sumber: Merdeka.com