Jokowi Diminta Netral Dalam Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar

Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network (Nur Habibie/Merdeka)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta bersikap netral dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar. Hal itu agar partai berlambang pohon beringin tersebut tetap utuh.

"Pak Jokowi sebaiknya bersikap untuk netral dalam perebutan Ketum Partai Golkar," kata Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Menurutnya, bila ada keretakan di dalam Partai Golkar, maka akan mengancam eksistensi parpol dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

"Bukan Pak Jokowi yang terganggu, tapi Golkar sendiri," ujarnya.

Ia menilai, mendekati kegiatan munas Partai Golkar berlangsung nanti, diprediksi akan muncul-muncul tokoh lain yang akan maju memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ia menyebut, calon-calon ketua umum nanti bukan hanya dua orang, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

"Kekuatan tokoh-tokoh di Golkar cukup berimbang. Itu normal. Indikasi sehatnya politik di partai Golkar," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KEtum Goklar tunjuk Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR RI

2 dari 2 halaman

Harus Dapat Restu Jokowi?

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) setiap tokoh yang ingin memimpin partai Golkar harus mendapat dukungan dari pemerintah. Alasannya, kata dia, karena Golkar adalah partai pendukung pemerintah.

"Golkar itu partai pendukung pemerintah. Jadi tentu kami membutuhkan sinyal atau lampu hijau dari pemerintah. Karena Golkar adalah partai pedukung partai pendukung Presiden Jokowi," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Bamsoet mengatakan hubungan calon ketua umum Partai Golkar harus baik dengan Jokowi. Sebab, kata dia, Golkar akan berkerja sama dengan Jokowi di pemerintahan.

"Sehingga ke depan hubungan Golkar dan siapa pemimpinnya harus bagus dengan Pak Jokowi, harus kita jaga sampai berakhir nanti 2024 dan seterusnya," ungkapnya.

Selain dengan Jokowi, lanjutnya, Ketua Umum Golkar juga harus memiliki hubungan baik dengan partai koalisi.

"Begitu juga hubungan Golkar dengan koalisi lainnya. Pemimpin baru Partai Golkar nanti juga harus memiliki hubungan yang baik dengan pemimpin partai koalisi yang lain," ucapnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Ketum Golkar
Golkar