Pimpinan Serahkan Mandat, Jokowi Diminta Tunjuk Plt untuk KPK

Liputan6.com, Jakarta Presiden Jokowi diminta mengambil langkah strategis terkait polemik RUU KPK, salah satunya dengan menunjuk Plt pimpinan KPK hingga pimpinan definitif dilantik.

"Presiden Jokowi dapat bekukan sementara aktivitas pimpinan KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan, dan menunjuk Plt hingga pimpinan KPK yang definitif dilantik,” kata Praktisi hukum Petrus Selestinus di Jakarta, Sabtu (14/9/2019).

Menurut dia, langkah tersebut harus diambil karena Pimpinan KPK secara terbuka telah menyatakan menyerahkan kembali mandat pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi pada Jumat 13 September 2019. Hal tersebut disampaikan pimpinan KPK menyikapi RUU KPK yang telah disetujui DPR dan pemerintah.

Petrus menilai dengan pernyataan pimpinan KPK tersebut secara yuridis berarti tanggung jawab pengelolaan tugas KPK terhitung sejak 13 September 2019 dalam keadaan vacum, karena tidak mungkin Presiden Jokowi bisa melaksanakan tugas-tugas pimpinan KPK.

"Sebagai Lembaga Negara, KPK telah kehilangan 5 (lima) orang pimpinannya karena tindakan pimpinan KPK mengembalikan mandatnya kepada Presiden identik dengan ‘berhenti’ dari pimpinan KPK karena mengundurkan diri,” jelasnya.

Petrus yang kini menjabat Sekjen Forum Lintas Hukum Indonesia (FLHI) ini menegaskan, persoalannya sekarang adalah tindakan berhenti secara serentak dan kolektif, jelas tidak prosedural bahkan merupakan tindakan pemboikotan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: