DPR Akan Tetapkan Nama Anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota di Rapat Paripurna

Rapat Paripurna Bahas RUU SDA dan Pekerja Sosial — Anggota dewan mengikuti Rapat Paripurna ke-6 DPR masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). DPR dijadwalkan mengesahkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU Sumber Daya Air (SDA) dan RUU Pekerja Sosial. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan nama-nama anggota panitia khusus pemindahan ibu kota.

Saat ini pemerintah tengah berencana memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Namun, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani tak mau menyebut nama-nama panitia khusus pemindahan ibu kota tersebut.

"Nanti saja pas rapat paripurna," ujar Arsul saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Sebelumnya, Jokowi menegaskan rencana pemindahan ibu kota di hadapan sejumlah pimpinan lembaga negara. Jokowi memastikan pemerintah serius untuk pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi.

Rencana pemindahan ibu kota di era Jokowi ini sudah dibahas secara internal sejak tiga tahun lalu. Sementara itu, Bappenas juga sudah mengkaji secara lebih detail dalam 1,5 tahun lalu.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan lokasi calon ibu kota baru untuk Indonesia. Proses pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Ditargetkan pada tahun 2029, ibu kota resmi berpindah ke Penajam Paser Utara dan Kukar, Kalimantan Timur.

2 dari 2 halaman

Paripurna Juga Sahkan Pimpinan KPK

Selain menetapkan nama pansus pemindahan ibu kota, paripurna DPR juga akan mengesahkan lima pimpinan KPK yang sudah ditetapkan Komisi III DPR.

"Senin siang paripurna," kata Arsul Sani.

Agenda paripurna yang pertama adalah laporan Komisi III DPR terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon pimpinan KPK.

Agenda selanjutnya adalah pengesahan pimpinan KPK terpilih yakni Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Kemudian, agenda paripurna selainjutnya membahas pengambilan Keputusan RUU tentang perkawinan serta Penetapan Nama-nama Anggota Pansus tentang Pemindahan Ibu Kota negara.