Pemprov DKI Akan Blokir dan Cabut Izin Usaha Penunggak Pajak Mulai 2020

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan — Warga membayar pajak kendaraan di Samsat Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (16/11). Pemprov DKI menghapuskan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan menghapus denda untuk sembilan jenis pajak yang menunggak hingga 2019.

Sembilan jenis pajak itu yaitu pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Lalu ada pajak hotel, hiburan, parkir, air tanah, restoran hingga reklame.

"Ini dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 16 September tahun 2019, sampai dengan 30 Desember tahun 2019," kata Faisal di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

Penegakan hukum dan penagihan secara masif yang tidak memanfaatkan program keringanan pajak dilakukan mulai tahun 2020. Salah satu penindakannya dengan memblokir rekening perbankan milik wajib pajak yang melakukan penundaan pembayaran.

Selain pemblokiran juga akan dilakukan penangkapan, penyanderaan atau gizjelling hingga penyitaan dan lelang harta benda wajib pajak sebagai bentuk pelunasan tunggakan.

"Penghapusan regident bagi kendaraan bermotor setelah dua tabun habis masa berlaku STNK. Pencabutan izin usaha bagi pemilik usaha yang tidak bersedia melaporkan data transaksi usahanya secara online," ucap Faisal.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Gubernur DKI Anies Baswedan mengungkapkan penerimaan pajak DKI Jakarta tahun 2017 naik di banding 2016.

2 dari 2 halaman

Program Keringanan Pajak

Selanjutnya, pihaknya juga bersama Ditlantas Polda Metro juga akan merazia kendaraan bermotor yang habis masa berlaku STNK secara intens dan masif. Serta pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap pemohon perizinan dan pelayanan perpajakaan.

Karena hal itu, Faisal menghimbau agar seluruh wajib pajak untuk aktif mengikuti program keringanan pajak daerah.

"Pemprov DKI Jakarta memiliki seluruh data tunggakan pajak daerah. Jadi para penunggak pajak tidak bisa berkelit lagi, karena kami sudah memiliki seluruh data penunggak pajak," jelas Faisal.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Penunggak Pajak
Cabut Izin Usaha
Blokir Rekening
Wajib Bayar Pajak