DPR Gelar Bamus Pagi Ini, Pengesahan Revisi UU KPK Semakin Dekat

sidang paripurna — Rapat paripurna DPR masa persidangan IV tahun sidang 2016-2017, Rabu (15/3/2017). (Liputan6.com/Taufiqurrohman)

Liputan6.com, Jakarta - Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui DPR dan pemerintah. Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR, Masinton Pasaribu mengatakan, hasil kesepakatan pembahasan itu selanjutnya akan dibawa ke rapat badan musyawarah (bamus).

KPK Lelang 134 Barang Rampasan Negara, Mulai dari Tanah hingga Perhiasan
2 Kali Peringatan Hari Antikorupsi, Penanganan Kasus Firli Bahuri Dinilai Masih Belum Ada Kemajuan
Misi Ketua KPK Terpilih Setyo Budiyanto Kejar Semua Buronan, Termasuk Harun Masiku

“Rapat Bamus pagi ini jam 10.00,” kata Masinton saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Selanjutnya, kata Masinton, apabila Bamus berjalan lancar dan tepat waktu, RUU KPK dapat dibawa ke pembahasan tingkat dua atau dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Bisa habis itu paripurna. Tergantung kesepakatan rapat bamus pagi ini,” katanya.

Sebelumnya, Menkumham mewakili pemerintah menyatakan RUU KPK telah disepakati dan dapat disahkan menjadi UU.

“Sebagaimana telah kita dengar bersama pandangan minifraksi. Kita semua mengharapkan semoga rancangan UU tersebut dapat disetujui bersama untuk disahkan menjadi UU, untuk efektivitas pemberantasan korupsi,” kata Yasonna di Komplek Parlemen Senayan, Senin, 16 September 2019.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Pimpinan rapat paripurna DPR mengetuk palu pertanda para wakil rakyat sepakat revisi UU KPK menjadi RUU inisiatif DPR. Hal tersebut disampaikan dalam sidang paripurna di Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (5/8).

2 dari 2 halaman

Sambut Baik Revisi UU KPK

Menkumham Raker dengan DPR Bahas RKAKL dan RKP Tahun 2020 — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/6). Raker membahas pendahuluan RKA-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Pemerintah, kata Yasonna, menyambut baik selesainya pembahasan revisi UU KPK pada Senin (16/9/2019) malam.

“Pada akhirnya kami mewakili presiden menyetujui dan menyambut baik, atas diselesaikannya pembahasan revisi UU KPK, untuk diteruskan dalam pembahasan tingkat II dalam rapat peripurna,” katanya.

Melalui Guratan Kuas, 20 Seniman Lukis Tumpahkan Kritik Perilaku Korup

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa (depan) dan Sekretaris Daerah Kota Indra Pomi Nasution (topi putih) saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
RUU KPK Disahkan
RUU KPK
Revisi UU KPK