Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Hanif Dakhiri Merapat ke Rumah Dinas Menpora

Menaker Kenalkan Hubungan Industrial Kepada Siswa SMK Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri menyambangi rumah dinas Menpora Imam Nahrawi usai KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora.

Pantauan di lapangan, Hanif tiba di kediaman dinas Menpora sekitar pukul 20.00 WIB dengan menggunakan mobil dinas kementerian bernomor RI 31.

Turun dari mobilnya, Hanif tak merespons pertanyaan sejumlah wartawan. Dia hanya senyum dan melambaikan tangan saat hendak ditanya wartawan terkait kedatangannya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penyaluran bantuan kepada KONI dari pemerintah melalui Kemenpora.

Selain Menpora Imam, KPK juga menjerat Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum (MIU).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam kasus ini Imam Nahrawi melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora," kata Alex.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kasus dugaan korupsi dana hibah Kemenpora ke Koni KPK periksa Menpora Imam Nahrawi

2 dari 2 halaman

Untuk Kepentingan Pribadi

Alex mengatakan, penerimaan total Rp 26,5 miliar ini terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait," kata Alex.

Atas perbuatannya, Imam Nahrawi dan Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.