Menkumham: Silakan Gugat ke MK Jika Tak Puas dengan UU KPK dan KUHP

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak dan revisi UU KUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau dirasa bertentangan dengan UUD 1945 silakan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ini kan belum diketok di rapat paripurna, tapi overall sudah disepakati bersama, tinggal penjadwalan," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Yasonna menjelaskan, Indonesia adalah negara hukum. Sehingga jika ada yang keberatan dengan pengesahan UU ada baiknya menempuh jalur hukum yang sudah ada.

"Ya itu memang hak rakyat kok untuk mengajukan itu, kami akan jelaskan. Itu biasa lah, bukan hanya sekali dua UU di-judicial review," ungkap Yasonna.

Diketahui, DPR telah mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa 17 September 2019. Sedangkan revisi UU KUHP sudah disahkan dalam pengambilan keputusan tingkat I dan akan segera dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna.