HEADLINE: Imam Nahrawi Terjerat Korupsi, Siapa Masuk Radar KPK Selanjutnya?

Mundurnya Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) usai jadi tersangka, membuat kursi Menpora kosong. Presiden Jokowi belum memastikan apakah kursi Menpora nantinya diisi menteri baru atau hanya pelaksana tugas (plt).

"Akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai Plt (Pelaksana Tugas)," kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Jokowi mengaku menghormati apa yang sudah diputuskan KPK. Dia mengingatkan jajaran menterinya agar lebih berhati-hati menggunakan anggaran. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, setiap anggaran negara yang digunakan akan diperiksa BPK.

"Semuanya hati-hati menggunakan anggaran, menggunakan APBN. Karena, semuanya akan diperiksa kepatuhannya kepada perundang-undangan oleh BPK. Kalau ada penyelewengan misalnya itu ya bisa urusannya dengan aparat penegak hukum," kata Jokowi.

Peneliti Pusat Kajian Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyatakan, sudah sepatutnya Menpora mundur dari jabatannya ketika sudah jadi tersangka. Menurutnya, itu adalah masalah etika pejabat publik.

"Kalau soal reshuffle kabinet atau Plt, terserah presiden ya. Reshuffle atau Plt menurut saya tidak prinsip. Prinsipnya adalah mundur atau diganti," jelasnya.

Kasus ini, sambungnya, Zaenur menunjukkan bahwa korupsi di pemerintahan, apalagi di legislatif masih merebak. Kondisi ini juga menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia levelnya masih sangat gawat.

"Tetapi anehnya justru lembaga pemberantas korupsinya yaitu KPK dikebiri kewenangannya, ditundukkan oleh pemerintah. Ini sebuah ironi," jelasnya.

Dia menyatakan, penetapan tersangka Imam Nahrawi masih menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Itu karena revisi undang-undang KPK sampai sekarang belum berlaku karena belum diundangkan dalam lembaran negara. Begitu juga dengan pimpinan KPK yang menangani ini adalah pimpinan KPK yang lama. Belum pimpinan KPK yang baru yang akan dilantik pada Desember mendatang.

"Jadi ini juga menunjukkan bahwa undang-undang yang lama, pimpinan yang lama, sedikit tetap masih lebih baik daripada undang-undang yang baru," jelasnya.

Zaenur menambahkan, agar kasus ini tidak kembali terulang, Jokowi harus mengutamakan faktor integritas dalam memilih menteri di kabinet berikutnya. Caranya adalah dengan penelitian latar belakang, track record dari orang-orang yang akan dinominasikan menjadi menteri.

"Kalau presiden mengabaikan faktor ini yang akan terjadi kemudian adalah kemungkinannya timbul perkara-perkara di kemudian hari," jelasnya.

Selain itu, perlu pengawasan terhadap menteri-menteri dalam menjalankan tugasnya.

"Ini yang selama ini tidak dilakukan. Seharusnya presiden mengawasi menteri-menterinya untuk memastikan dua hal, yakni menjalankan tugasnya sesuai visi-misi presiden, yang kedua adalah mencegah jika terjadinya penyelewengan penyalahgunaan kekuasaan," ungkapnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Unpar Agustinus Pohan menyatakan, Jokowi tidak perlu melakukan reshuffle kabinet untuk menggantikan Imam Nahrawi yang menyatakan mundur. Pekerjaan menteri bisa dirangkap oleh presiden.

"Atau menunjuk sebagai Plt atau apapun ya. Kalau reshuffle gak ada gunanya juga ya, ini kan waktunya tinggal sebentar lagi, pelantikan kan Oktober, sekarang udah September sehingga tinggal satu bulan," jelasnya.

Agustinus menyesalkan kejadian ini. Komitmen tinggi di awal pemerintahan tidak bisa dijaga untuk seterusnya.

"Tapi harus dilihat juga, beliau (Menpora) kan sudah membuat pernyataan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan beliau bilang akan membuktikan bahwa beliau tidak melakukan dan akan mengikuti proses hukum," sambungnya.

Ke depannya, agar kasus menteri terjerat korupsi tak lagi terulang, Jokowi tetap perlu meminta bantuan KPK untuk memilih menterinya.

"Tapi terbatas untuk soal ada indikator korupsi atau tidak ya. Tapi tidak perlu ada publikasi. KPK juga tidak boleh mempublikasikan ya. Jadi boleh dimintakan, siapa tahu KPK punya record," jelasnya.

Bukan cuma KPK, semua penegak hukum, termasuk BNPT, BNN juga perlu dimintai pendapat terkait siapa yang layak jadi menteri.

"Siapa tahu ini ternyata dulu pemakai narkoba. Jadi jangan cuma KPK, tapi juga ditanyakan ke BNN, BNPT, bisa juga ditanyakan ke kepolisian, siapa tahu polisi punya record gitu kan. Tetapi sekali lagi jangan dipublikasikan," pungkasnya.

Kasus suap dana hibah KONI ini terungkap saat tim penindakan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 18 Desember 2018. Saat itu tim penindakan mengamankan sembilan orang.

Dari sembilan orang tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, Staf Kemenpora Eko Triyanto, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara Umum KONI Jhony E. Awuy.

Nama Imam dan Ulum tertulis dalam catatan penerima suap dana hibah KONI dari Kemenpora. Hal ini terungkap dalam persidangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan dibenarkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI, Suradi.

Dalam BAP itu, Suradi menyebut bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018, Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Saat itu, Fuad Hamidy meminta Suradi menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp 8 miliar dari total Rp 17,9 miliar.

Alasannya, Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang kepada sejumlah pihak Kemenpora seperti Imam Nahrawi, Miftahul Ulum, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dan beberapa pejabat lain. Imam tercatat mendapat bagian sebanyak Rp 1,5 miliar.

Selain dalam BAP, penyidik juga menemukan bukti lain keterlibatan Imam dalam kasus suap dana hibah KONI. Penyidik menemukan dokumen, proposal dan catatan pembahasan hingga pencairan dana hibah tersebut saat menggeledah ruang kerja Imam pada 20 Desember 2018.

Berselang satu bulan, KPK pun menelisik dugaan keterlibatan Imam dalam pemeriksaan sebagai saksi. Pada 24 Januari 2018 Imam Diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy.

Enam bulan berselang, KPK pun mulai melakukan penyelidikan atas keterlibatan Imam dalam kasus ini. KPK pernah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Imam pada 31 Juli 2019. Namun Imam mangkir.

Tak hanya sekali, Imam mangkir sebanyak tiga kali saat proses penyelidikan, yakni pada 2 Agustus 2019 dan 21 Agustus 2019 Imam juga mangkir. Hal ini disesali oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

"KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup untuk IMR (Imam) memberikan keterangan dan klarifikasi dalam tahap penyelidikan," kata Alex.

Selain Imam, dalam proses penyidikan juga KPK pernah memanggil Mantan pemain bulu tangkis Nasional Taufik Hidayat pada Kamis, 1 Agustus 2019. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Taufik diperiksa dalam penyelidikan.

Febri menyebut bahwa pemeriksaan Taufik untuk mendalami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Taufik selama menjadi pejabat di Kemenpora.

"Taufik Hidayat dimintakan keterangan dalam penyelidikan sebagai Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) dan Staf Khusus (Stafsus) di Kemenpora," kata Febri.

Selain Taufik, dalam proses penyelidikan KPK juga pernah memeriksa Sesmenpora Gatot Dewa Broto. Gatot diperiksa pada Jumat, 26 Juli 2019. Saat itu Gatot mengaku diperiksa KPK terkait pengelolaan anggaran di Kemenpora.

"KPK ingin tahu tentang pola pengelolaan anggaran dan program sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018. Kenapa harus saya? Karena saya sebagai Sesmenpora," kata Gatot.

Alhasil, KPK pun menemukan bahwa Imam Nahrawi menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 26,5 miliar sepanjang tahun 2014 hingga 2018.

Isyarat penetapan tersangka terhadap Imam sudah mulai tercium sejak KPK tiba-tiba menahan asisten pribadinya, Miftahul Ulum pada Rabu 11 September 2019. Saat itu, penetapan tersangka terhadap Ulum belum diumumkan KPK.

Satu pekan setelah menahan Ulum, KPK pun akhirnya mengumumkan Ulum dan Imam sebagai tersangka.

Imam merupakan menteri Kabinet Kerja jilid I pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang dijerat sebagai tersangka. Sebelumnya ada Menteri Sosial Idrus Marham yang dijerat dalam kasus suap PLTU Riau-1.

Idrus divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Idrus terbukti menerima suap Rp 2,250 miliar. Uang tersebut diberikan oleh pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Dalam kasus ini, Idrus terbukti menerima suap bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Eni merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.