Mahasiswa Dongkol Lihat Kerja DPR Mengesahkan Revisi UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar menerima sejumlah mahasiswa untuk berdiskusi. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-undang tentang KPK dan revisi KUHP di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/9/2019).

Dalam audiensi itu, sejumlah perwakilan mahasiswa meluapkan kekesalannya dengan kinera para wakil rakyat. Mereka menilai, DPR telah mencederai amanat reformasi.

"Kami disini melihat bahwasanya DPR selaku lembaga tinggi di negeri ini telah melakukan banyak sekali kesalahan yang mencederai amanat reformasi itu sendiri di sini kami ingin langsung saja menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ingin kami angkat," kata Manik mahasiswa Universitas Indonesia.

Manik heran dengan sikap DPR yang ngotot mengesahkan revisi UU KPK. Padahal, revisi UU KPK ditolak banyak masyarakat. Ia menganggap proses pembahasan revisi UU KPK menyalahi aturan.

"Kemudian prosesnya proses dan prosedur yang dilakukan itu banyak juga yang akhirnya justru malah mengganggu dan telah menyalahi peraturan itu," ungkapnya.

Menurut Manik, ada sejumlah pasal dalam revisi UU KPK yang malah melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Ada pasal-pasal yang mengancam demokrasi pasal-pasal yang mengancam kelakuan private dari manusia dari masyarakat Indonesia itu sendiri pasal-pasal yang mengancam upaya pemberantasan korupsi itu masih ada dalam KUHP," ucapnya.

Sedangkan perwakilan dari Universitas Trisakti menilai revisi UU KPK cacat formil. Karena itu dia meminta revisi UU KPK dibatalkan saja.

"Tapi hari ini seperti semuanya dikhianati, khususnya di KPK kita melihat di sini seperti suatu produk legislasi yang cacat formil," kata perwakilan Mahasiwa Trisakti itu.

Saksikan video pilihan berikut ini: