Pegiat HAM Lega Jokowi Minta Penundaan Pengesahan Revisi KUHP

Liputan6.com, Jakarta - Pegiat HAM yang juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta DPR untuk menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Ya tentu saja kami lega karena mau menunda Revisi KUHP itu. Tapi sebenarnya, itu harus dilakukan sejak awal. Karena terlalu banyak energi yang kami (masyarakat sipil) habiskan untuk memikirkan, mengkritisi masalah-masalah yang krusial dalam rancangan Revisi KUHP," kata Usman kepada Liputan6.com, Jumat (20/9/2019).

"Harusnya energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan di tempat lain," lanjut dia.

Dia menuturkan, proses pengambilan keputusan seperti ini tidak boleh diulang. Dan, harus dipikirkan baik-baik.

"Engak boleh jadi kebiasaan. Begitu pula revisi RUU KUHP harus ditolak, tidak boleh ditandatangani, sebaiknya dibatalkan. Tidak ditandatangani," ungkap Usman.

Dia pun memberi contoh, bagaimana almarhum Presiden ketiga RI BJ Habibie, berani tidak menandatangani RUU Keamanan dan Keselamatan Negara, dan juga Penanggulangan Keadaan Bangsa.

"Dan akhirnya tidak bisa diberlakukan. Harusnya seperti itu," jelas Usman.

Dia mengatakan, jika substansi revisi KUHP seperti hari ini, maka wajib Presiden untuk periode ke depannya menolaknya.

"Ingat, para perumus RUU KUHP saat itu, ingin melakukan semacam dekolonisasi. Artinya menghapuskan warisan hukum yang sebenarnya digunakan kolonial Belanda untuk mengontrol dan menundukan bangsa Indonesia. Dan kalau napasnya seperti itu, itu bukan sebuah kemajuan akhirnya, tapi sebuah kemunduran besar menuju rekolonialisasi," kata dia.

"Artinya watak undang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP, baru kemudian kita duduk kembali, membahasnya dengan kepala yang dingin," imbuh Usman.

Saksikan video pilihan di bawah ini: