PPP dan NasDem Setuju Pengesahan RUU KUHP Ditunda, PKS Menolak

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU RKUHP. Hal itu dilakukan setelah Jokowi menerima masukan dari berbagai kalangan terkait banyaknya penolakan dari publik.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengaku tidak masalah dengan penundaan RUU tersebut. Sebagai partai pendukung pemerintah, Arsul bisa menerima keinginan dari presiden.

"Nah tentu fraksi yang koalisinya masuk ke pemerintahan akan mendukung yang disampaikan Presiden," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Dia mengatakan, pengesahan RUU haruslah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah. Maka dari itu juga DPR Akan menghormati keputusan pemerintah.

"Yang disuarakan Pak Jokowi itu artinya kan posisi yang diambil oleh pemerintah ya tentu memang karena UU itu harus disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Kalau salah satu unsur dalam pembentukan UU apakah DPR atau pemerintahnya minta ditunda, tentu kemudian tak bisa kita paksakan," ungkapnya.

Dihubungi terpisah, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate setuju dengan penundaan pengesahan RUU RKUHP. Sebab, ada pasal yang dinilai masih krusial.

"Kami berpendapat bahwa atas berkembangnya pendapat masyarakat yang pro dan kontra maka perlu penyisiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal RUU KUHP yang dinilai masih krusial," ucap Johnny.

Saksikan video pilihan di bawah ini: