Menkumham Jelaskan soal Pasal Perzinahan di RUU KUHP

DPR Sahkan Revisi UU KPK — Menkumham Yasonna Laoly membacakan pandangan pemerintah terhadap revisi UU KPK dalam sidang paripurna ke-9 Masa Persidangan I 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna DPR menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan pasal perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, pasal itu merupakan delik aduan yang hanya bisa diadukan oleh pihak yang paling terdampak.

Pihak yang paling terdampak perzinahan, kata Yasonna, adalah suami atau istri, orang tua, dan anak. Hal itu, berlaku terhadap setiap orang.

"Perzinahan dalam konteks dan nilai-nilai masyarakat Indonesia bukan masyarakat kota besar," papar Yasonna di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).

Di samping itu, Yasonna menjelaskan bahwa pengaduan tersebut tidak diikuti dengan gugatan perceraian. Hal ini jelas berbeda dengan pasal perzinahan dalam pasal KUHP sebelumnya yang mengharuskan pengaduannya dengan gugatan perceraian.

Selain itu, perbedaan lainnya, kata Yasonna, di rancangan KUHP ini ialah bisa menjerat persetubuhan dengan orang yang bukan suami istri. Sementara di pasal lama, menjerat mereka yang sudah kawin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Keinginan Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk bangsa sendiri segera terwujud setelah penantian panjang lebih dari setengah abad. Namun rencana pengesahan revisi KUHP atau RKUHP menuai polemik.

2 dari 2 halaman

Jokowi Tunda Pengesahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda. Jokowi pun meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikannya ke DPR.

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Jokowi pun berharap agar DPR memiliki sikap yang sama. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar Menkumham menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan revisi KUHP.

"Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RKUHP," tandas Jokowi.