Hendrawan PDIP Sebut KPK Semakin Diperkuat, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang muncul akibat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai pro dan kontra.

Politisi PDIP yang juga anggota Badan Legislasi DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, ada ruang terbuka agar semua pihak untuk mengkaji sekaligus membandingkan sistem kerja antara UU KPK yang lama dengan sesudah revisi.

Menurutnya, UU KPK lama hanya menganut sistem satu tingkat. Sedangkan UU KPK setelah revisi sudah menganut sistem dua tingkat. Menurutnya sistem dua tingkat lebih teruji kuatnya dibandingkan sistem 1 tingkat.

"Minta pengamat hukum untuk mengkaji kekuatan dan kelemahan sistem dua tingkat yang diangkat dalam revisi UU, dibanding sistem satu tingkat yang ada di UU lama. Sejarah membuktikan, dalam evolusi kelembagaan modern, sistem dua tingkat lebih mampu bertahan dalam berbagai situasi," kata Hendrawan, saat dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).

Dia menjelaskan, jika dahulu pimpinan KPK selaku penanggungjawab tertinggi. Sedangkan, sekarang, 5 pimpinan KPK dan 5 dewan pengawas, sama-sama bisa saling mengawasi jalannya kinerja.

Hendrawan menerangkan, ini bukan saja diterapkan untuk lembaga negara. Perusahaan besar swasta yang sudah global pun melakukannya.

"Justru sebagai lembaga negara dengan kewenangan besar, sistem itu lebih penting diterapkan. Lembaga swasta yang tidak pakai uang negara dan pejabatnya tidak disumpah saja butuh check and balance, apalagi lembaga negara," pungkas Hendrawan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: