Jokowi dan DPR Rapat Bahas RUU KUHP

Presiden Jokowi meminta agar pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda. Jokowi pun meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikannya ke DPR.

"Saya telah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RKUHP ditunda dan pengesahan tidak dilakukan oleh DPR periode ini," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Jokowi pun berharap agar DPR memiliki sikap yang sama. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan agar Menkumham menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan penyempurnaan KUHP.

"Saya juga memerintahkan Menkumham untuk menjaring masukan dari kalangan masyarakat sebagai bahan menyempurnakan rancangan RKUHP," tandas Jokowi.

Para anggota DPR sepakat untuk menunda pengesahan RUU KUHP. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat menghadiri acara di Hotel Sultan dengan tema Merawat Golkar Sebagai Rumah Besar Kebangsaan (Indonesia).

Kendati demikian, Bamsoet menegaskan kalau pengesahan itu bukan dibatalkan melainkan ditunda.

"Jadi bukan dibatalkan tapi untuk menunda, pemerintah sudah menyampaikan melalui presiden meminta kepada DPR agar pengesahan RUU KUHP di tunda atau di-hold sementara karena ada beberapa pasal yang masih pro dan kontra," katanya di lokasi, Jumat (20/9/2019).

Atas hal ini, Bamsoet meminta seluruh pimpinan fraksi untuk sepakat mengkaji kembali apa yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka