Menkumham: Tak Ada Lagi Kesempatan DPR Sekarang Ketok RUU KUHP

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menkumham Yasonna H Laoly menegaskan RUU KUHP telah disepakati untuk ditunda. Sehingga, tak ada lagi kesempatan untuk disahkan.

"Presiden beberapa waktu lalu sudah mengatakan RUU KHUP itu akan diputuskan pada periode yang akan datang. Dan ini sudah dikomunikasikan dengan DPR RI. DPR juga sudah setuju, bahkan tidak jadi di Bamus," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto. Dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Yasonna. Bahwa itu sudah kesepakatan hasil lobi seluruh fraksi.

"Kalau kemarin, kesepakatan lobi, begitu kesepakatannya," tegas Utut.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP ini menuturkan, secara teoritis pengesahan RUU KUHP memang bisa dilakukan. Tapi tidak ada akan disahkan di akhir periode DPR sekarang.

"Enggaklah (disahkan DPR periode ini). Kalau peluang, teoritis ada. Tapi kan sebelum masa sidang ditutup pasti ada (secara teoritis). Tapi kemarin sudah sepakat," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan penjelasan terkait pro-kontra pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).