Cerita Menteri Pendidikan Jenguk Pelajar yang Ikut Demo di DPR

Gas Air Mata Bikin Pelajar Tumbang Saat Demo di DPR — Sejumlah pelajar menggotong rekan mereka yang terluka dalam demonstrasi di belakang Gedung DPR, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Pelajar bahu membahu membantu rekan mereka yang terluka dalam demonstrasi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Aksi massa di depan gedung DPR/MPR bukan hanya diwarnai oleh elemen mahasiswa dan masyarakat saja. Rabu 25 September 2019, sekelompok pelajar dari SMK juga turun ke jalan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sepulangnya dari Meksiko bercerita, langsung menuju RS Angkatan Laut, tempat para pelajar yang mengalami luka-luka dirawat.

"Tadi malam saya dari Bandara langsung menjenguk siswa yang masih dirawat di RS AL. Banyak pernyataan mereka yang menurut saya cukup menggembirakan, tetapi perlu bimbingan yang baik. Misalnya, ikut sertanya untuk membela negara, membela keadilan, NKRI harga mati, dan seterusnya," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Sabtu (28/9/2019).

Muhadjir mengaku kaget, usai mendengarkan argumen dari para pelajar. Sebab menurutnya, mereka punya pandangan politik yang bagus.

"Saya juga kaget. Ada anak kelas 3 SMP, bapaknya penganggur, ibunya buruh cuci, tetapi pandangan politiknya sudah seperti mahasiswa," ungkap Muhadjir.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Meski lega, namun rasa marah dan kecewa orangtua tetap terbersit.

2 dari 2 halaman

Sanksi Mendidik

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Terkait banyaknya pelajar yang ikut, pihaknya masih mendiskusikan soal pemberian sanksi. Karena, menurutnya, bukan sekedar sanksi yang harus diberikan, tapi harus juga mendidik.

"Kemendikbud melihat masalahnya dari perspektif kepentingan pendidikan. Kalau sedikit-sedikit main sanksi, itu namanya bukan pendidikan. Kalau seandainya ada sanksi harus dalam rangka mendidik," tukasnya.