HEADLINE: 3 Kapolda Dicopot, Warning Polisi Tak Represif dan Usut Tuntas Karhutla?

Liputan6.com, Jakarta - Wajah baru jenderal telah mengisi tiga pos kepolisian Daerah. Mereka adalah Irjen Paulus Waterpauw yang didapuk menjadi Kapolda Papua, Irjen Agung Setya Imam Effendi sebagai Kapolda Riau, dan Brigjen Merdisyam yang menduduki jabatan Kapolda Sultra.

Ketiganya dilantik oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019). Irjen Paulus menggantikan Irjen Rudolf Albert Rodja yang kini sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri, sedangkan Irjen Agung menggantikan Irjen Widodo Eko Prihastopo yang duduk sebagai Pati Baintelkam Polri.

Sementara Brigjen Merdisyam menggantikan Brigjen Iriyanto yang dimutasi menjadi Irwil 3 Irwasum Polri.

Mutasi tiga kapolda ini tak lepas dari beberapa masalah yang menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa hari ini. Menurut Anggota Kompolnas, Andrea Poeloengan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memilih tiga orang yang tepat pada situasi terkini.

Kapolda yang baru itu diharapkan bisa lebih cepat mengatasi persoalan-persoalan di Papua dan Sulawesi Tenggara.

"Terima kasih atas jerih payah Kapolda sebelumnya. Upaya yang dilakukan perlu dapat apresiasi, walaupun hasilnya masih belum seperti harapan yang ideal," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (30/9/2019).

Andrea mengaku belum mendengar kabar tentang ancaman Kapolri terhadap anggotanya yang tak mampu menangani Karhutla. Namun begitu, ia berharap, jika Kapolda Riau itu telah melaksanakan tupoksinya secara optimal, maka tidak boleh dicopot.

"Hal ini karena pencegahan dan mengatasi Karhutla bukan tupoksi utama Polri. Kalau Kapolda sudah berusaha kuat dan optimal mengatasi karhutla dengan dukungan seadanya (SDM, Sarpras dan Anggaran), bisa jadi berpotensi perbuatan melawan hukum TUN/Administras Negara," ujar dia.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Dia menilai, langkah Kapolri memutasi tiga nama itu sudah tepat.

"Itu tentu tindakan tegas. Ada persoalan di daerah masing-masing harus diselesaikan. Kalau tidak, bisa berdampak ke daerah yang lainnya. Ini yang sedang dihindari Kapolri," ujar Ujang saat dihubungi Liputan6.com, Senin (30/9/2019).

Ujang menambahkan, pencopotan tiga kapolda itu juga untuk menghindari ketidakpercayaan secara nasional terhadap institusi Bhayangkara. Hal ini menyusul derasnya desakan terhadap petinggi kepolisian daerah untuk menyelesaikan permasalahan di masing-masing wilayah.

"Kalau itu tidak dilakukan oleh (Kapolri) Tito, akan berbahaya. Ini keputusan tepat untuk memastikan kepada Kapolda lain agar bekerja maksimal ketika ada masalah di daerah masing-masing," jelas dia.

Kapolda, lanjut Ujang, adalah bawahan dari Kapolri. Kalau melakukan tindakan-tindakan di luar prosedural dan dianggap tidak bisa mempertanggungjawabkan dalam memimpin daerahnya, maka itu harus diganti.

"Siapa pun itu. Tidak pandang bulu. Misalnya satu angkatan kah atau senior kah, tapi ketika dia bermasalah, copot," ujar dia.

Ujang menilai, jika dibiarkan akan menimbulkan disharmonisasi di internal polri. Pimpinan Polri bisa dianggap tidak adil dalam menerapkan hukuman. "Ini yang harus dihindari Kapolri," ujar Ujang.

Terkait penyelesaian masalah di Wamena, Papua, Ujang menilai harus dirampungkannya melalui dua pendekatan. Yaitu budaya dan hukum.

"Tingkat kesukuan dan kedaerahannya tinggi. Tapi juga secara hukum harus ditegakkan. Karena berbahaya jika tidak diselesaikan akan terjadi ke daerah lain. Bisa jadi yurisprudensi bagi daerah lain untuk melukai orang. Kan berbahaya," jelas dia.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pencopotan tiga Kapolda, terutama Sultra dan Papua sebagai langkah awal yang baik. Meski begitu, harus ada proses lanjutan bagi anggota polisi yang melakukan tindakan represif.

"Harus diteruskan dengan proses hukum kepada anggota yang melakukan pidana. Karena tindakan represif untuk aksi damai menyalahi hukum dan prosedur internal Polri," ujar Ketua Umum YLBHI Asfinawati kepada Liputan6.com, Senin (30/9/2019).

Dia menilai hingga kini belum ada tindakan tegas terhadap personel kepolisian yang melakukan tindakan represif. Karenanya, jangan kaget kalau tindakan itu akan terus ada.

"Belum ada penindakan. Makanya berulang. Sejak aksi May Day 2019, malah sejak aksi PP 78 tentang pengupahan tahun 2015," kata dia.

Terkait hukuman bagi anggota yang melakukan tindakan represif, YLBHI menilai maksimalnya dikenakan hukuman disiplin. Sedangkan mereka yang melakukan tindakan pidana, harus diproses sesuai hukum yang berlaku. "Kan katanya persamaan di depan hukum," ujar Asfina.

YLBHI mencatat, kasus represivitas aparat terhadap massa sudah berlangsung dalam beberapa momen. Seperti aksi PP Pengupahan dan aksi buruh sedunia.

"Dan itu merata di beberapa kota. Sekarang aksi May Day juga selalu dihalang-halangi enggak boleh di depan Istana. Kalaupun bisa sulit padahal dulu selalu di depan Istana dan biasa aja," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: