HEADLINE: Nasib RUU Kontroversial di Tangan DPR Baru, Lanjut atau Setop?

Direktur eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menilai pimpinan baru DPR harus lebih terbuka pada masyarakat dalam memproduksi undang-undang. Misalnya, dengan melibatkan ahli dari berbagai universitas, lembaga penelitan dan LSM yang relevan dalam membahas rancangan undang-undang. Apalagi produk RUU yang ditinggalkan anggota dewan sebelumnya menimbulkan kontroversi seperti RUU KUHP. 

"Buka dialog publik lebih luas. DPR akan sangat baik jika bisa memfasilitasi mereka untuk turut menjelaskan ke publik mengenai urgensi dan substansi RUU tersebut," ujar Sirojudin kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Menurut dia, kontroversi terjadi karena perumus RUU di DPR kurang cukup mendengar pemikiran ahli dari spektrum wawasan dan pengalaman yang luas. Nyaris tidak ada ruang bagi kritik atau perbedaan pandangan terhadap alasan dan substansi perubahannya.

Sementara terkait UU KPK yang kadung disahkan, kata Sirojudin, semestinya menjadi pembelajaran DPR dan pemerintah dalam menyusun UU. Perppu KPK, kata Sirojudin, hanya salah satu cara mengatasi kelemahan dan masalah di dalam UU yang baru.

"Tapi intinya, DPR dan pemerintah harus mau membuka pikiran dan hati kepada keberatan dan masukan publik. Memang UU KPK tidak sempurna. Demikian juga orang-orang di KPK buka malaikat semua. Oleh sebab itu, perbaikan terhadap UU KPK dan cara kerja KPK adalah kebutuhan. Tetapi sejauhmana dan kemana perubahan itu diarahkan perlu dipikirkan secara matang. Demikian juga prosesnya," kata dia.

Protes mahasiswa, kata Sirojudin, terjadi sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap DPR dan niat di balik revisi UU KPK tersebut.

Meski begitu, anggota dewan yang baru masih mungkin memperbaiki citra. Inilah, kata dia, yang harus jadi perhatian utama pimpinan baru DPR dan pimpinan fraksi-fraksi. Hal ini dapat dimulai dari wujud tanggungjawab jabatan mereka yang bisa dilihat publik. Misalnya kehadiran dalam rapat-rapat, keterbukaan ke publik, dan produktivitas fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Sirojudin menilai, masyarakat masih bisa mengharapkan perubahan dari anggota dewan baru, yang tentu saja sangat tergantung dari pimpinan DPR. Seberapa efektif mereka menciptakan kultur kerja lembaga tinggi negara. 

"Ini kesempatan emas buat Ibu Puan. Jika ia berhasil melakukan itu, maka nama dia akan bersinar sebagai pemimpin nasional baru. Nama dia mungkin diperhitungkan di 2024," tandas Sirojudin.

Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai yang mendesak saat ini adalah pembahasan RUU KUHP, sebab pemerintah dan DPR memang perlu mengganti UU KUHP lama. Namun, kata dia, pemerintah dan DPR harus mengakomodasi kepentingan publik terhadap pasal-pasal kontroversial.

"Atensi publiknya sangat tinggi merespons isu (RUU KUHP), atensi publik agar pemerintah mengevaluasi pasal-pasal itu tinggi. Yang kedua tidak hanya atensi, protes publik juga tinggi. Demo-demo yang terjadi belakangan ini itu kan terjadi karena dua sebab ya, pertama penolakan terhadap RUU KUHP dan penolakan terhadap revisi UU KPK," ujar Arya kepada Liputan6.com di Jakarta.

Maka jika DPR dan pemerintah memenuhi tuntutan publik terkait RUU kontroversial, maka akan memperbaiki citra DPR. Untuk itu, kata Arya, jika DPR ingin berbenah maka harus memperbaiki kelembagaannya. 

Ketua DPR Puan Maharani berjanji akan mengevaluasi UU yang masih diributkan masyarakat seperti RUU KUHP dan RUU bermasalah lainnya.

"Penundaan undang-undang yang kontroversi kemarin tentu saja akan kita evaluasi kembali," kata Puan di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Puan mengaku akan mendengar banyak masukan dari masyarakat dan ahli terkait penundaan dan penolakan masyarakat itu. "Kemudian mendapatkan banyak masukan dari masyarakat tentu saja ahli-ahlinya dan tokoh-tokoh, yang pasti penundaan ini akan kita cek dulu sampai berapa lama waktu yang kita tunda," katanya.

Mantan Menko PMK itu berjanji tidak akan memaksakan untuk mengesahkan atau menyelesaikan pembahasan UU yang masih bermasalah.

"Tentu kami tidak memaksakan untuk kami selesaikan kalau memang hal itu masih kontroversi," pungkasnya.

Selain itu, Puan juga akan melanjutkan pembahasan RUU yang tertunda di periode sebelumnya sebagai prioritas. Dia menyebut, ada delapan RUU yang akan menjadi prioritas.

Kendati demikian, Ketua DPP PDIP itu tidak menyebut RUU apa saja yang dimaksud. Namun, menurut catatan DPR periode sebelumnya, delapan RUU tersebut adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, RUU Perkoperasian, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.

"Sudah ada 8 undang-undang yang kemarin dalam periode lalu yang kemudian akan ditunda. Tentu saja itu akan jadi prioritas Prolegnas ke depan," ujar Puan.

Puan berkata, akan melihat dahulu mekanisme dan tata tertib untuk meneruskan pembahasan RUU yang tertunda. Dia akan melihat bagaimana pelaksanaan pembahasan RUU yang sempat tertunda pada periode sebelumnya.

"Saya akan melihat dahulu bagaimana hasil dari kemarin pelaksanaan UU yang kemudian ditunda itu apakah akan kita bahas dalam tata tertib yang seperti apa," ucap Puan Maharani.

Puan juga berjanji, bersama empat pimpinan lainnya yang baru dilantik akan memilah mana RUU yang menjadi prioritas.

Dia menuturkan, DPR ke depan tidak perlu memuat banyak produk RUU. Tetapi hanya akan fokus beberapa saja yang dianggap penting.

"Harapan saya, DPR ke depan itu tidak perlu memuat satu produk UU terlalu banyak. Namun kita pilih yang jadi prioritas dan itu akan jadi fokus bagi DPR ke depan yang berguna untuk bangsa dan negara," ucap Puan.