Para Pakar Bicara Pertimbangan Mengapa Jokowi Harus Keluarkan Perppu KPK

Ihwal Perppu yang akan mengecewakan DPR, kata Haris, presiden tidak memiliki tanggungjawab kepada parlemen, justru pertanggungjawaban presiden hanya kepada rakyat.

"Sehingga tidak ada alasan bagi presiden untuk khawatir atas penolakan DPR atas Perppu tersebut," ujarnya.

Ditambah juga, kata Haris, presiden saat ini memiliki kartu pamungkas sebagai nilai tawar terhadap partai. Menurut Haris, presiden bisa menggunakan posisinya dalam memilih komposisi kabinet bisa dijadikan nilai tawar untuk mempengaruhi partai.

Dengan hal itu, kata Haris, presiden memiliki peluang yang besar untuk mengeluarkan Perppu UU KPK yang telah disahkan.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ICW tak ingin Jokowi takut dengan lingkaran politiknya.

"Mudah-mudahan presiden istiqomah untuk memgeluarkan Perppu, tidak kalah berdebat dengan partai, tidak takut dengan berbagai narasi ancaman ancaman partai," kata Donald dalam diskusi 'urgensi perppu KPK' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2019).

"Presiden itu above di atas partai, jangan sampai presiden itu seolah olah berada di ketiak partai untuk memutuskan hal hal yang seperti ini," sambungnya.

Donal melihat, Jokowi tengah dipengaruhi lingkaran politiknya supaya masyarakat melakukan gugatan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi sebagai opsi pertama. Menurutnya, opsi tersebut terbalik dan justru Perppu adalah ruang korektif yang tepat.

"Itu keinginan partai partai sejumlah orang orang di lingkaran presiden, itu menurut saya opsi yang terbalik, mestinya Perppu adalah tindakan yang korektif karena penyelesaian secara administratif, perdata maupun sampai pidana ruang korektif itu dibuka terlebih dahulu baru upaya gugatan sebagai upaya terakhir," tuturnya.

Donal melihat, saat ini masyarakat dipaksa melakukan uji materi atas tindakan keliru yang dilakukan para pembentuk undang-undang. Menurutnya, para pembentuk UU tidak semangat mengoreksi UU KPK.

"Itu yang mendorong hari ini wacana presiden bisa melakukan tindakan korektif melalui perppu, tanpa malah meminta mastarakat memperbaikinya melalui judicial review sebagai the last effort," Donal memungkasi.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra