PSI Sorot Rencana Kenaikan Anggaran Pembelian Antivirus Pemprov DKI

Rapat Paripurna Penetapan Pimpinan DPRD DKI — Suasana rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019). Rapat paripurna penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta telah selesai, nama-nama ketua dan wakil ketua dari lima fraksi, yakni PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN telah ditetapkan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti anggaran rencana pembelian atau pengadaan lisensi perangkat lunak dan antivirus Pemprov DKI Jakarta. Anggaran tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020.

PSI menilai ada pembengkakan anggaran di mana dalam KUA-PPAS pengadaan antivirus dan perangkat lunak dianggarkan Rp 12 miliar. Sementara dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.

"Sebenarnya dari 2016-2018 kita sewa, cuma Rp 100 (juta) sampai Rp 200 (juta) gitu. Sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar. Nanti pas rapat komisi kita perjelas Rp 12 miliar apa saja, kenapa harus beli daripada sewa. Harus dipertanggungjawabkan sih. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan," jelas Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

William mengatakan, secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen itu tak masuk akal. Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.

"Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat aja enggak masuk akal sih," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sejumlah pihak berencana kembalikan pin emas DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Pin emas yang gunakan anggaran Rp1,3 miliar itu dinilai hamburkan anggaran.

2 dari 2 halaman

Anggaran Besar TGUPP

Sebelumnya William juga menyorot kenaikan anggaran TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dari Rp 18,99 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar sementara hasil kerja TGUPP dinilai tak ada.

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com