Ahli Tata Negara Sebut Presiden Tak Bisa Dimakzulkan Karena Terbitkan Perppu

Liputan6.com, Jakarta - Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan hanya karena mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Perppu itu konstitusional, tidak bisa presiden dijatuhkan di tengah masa jabatan, karena tidak (tersandung) alasan hukum, seperti korupsi, penghianatan terhadap negara, penyuapan, itu tidak bisa sembarangan," kata Bivitri saat jumpa pers di Galeri Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2019).

Dia pun menyarankan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK dalam dua skema. Pertama, dengan menunggu 30 hari pascaketok palu DPR. Kedua, dengan menandatangani UU hasil ketok palu agar segera diundangkan, namun langsung merilis perppu.

"Bila ingin segera diundangkan tinggal tanda tangan kemudian keluarkan perppu, tapi memang tanda tangan atau tidak memang akan otomatis diundangkan (setelah 30 hari) ," jelas Bivitri.

"Tapi kalau mau, skenario pertama ya lebih cepat," kata Bivitri.

Karenanya, Bivitri merasa heran ketika mencuat isu pemakzulan terlebih dinyatakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan proses UU KPK hasil revisi tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya bila Jokowi terus didesak mengeluarkan Perppu bisa-bisa malah presiden dimakzulkan.

"Presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan), Salah-salah lho. Ini harus ditanya ahli hukum tata negara. Coba deh," jelas Surya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019.

Saksikan video pilihan di bawah ini: