Gerindra: Tak Ada Istilah Presiden Dimakzulkan karena Gunakan Perppu

Liputan6.com, Jakarta - Gerindra menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa dimakzulkan hanya karena mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu. Pihaknya memberikan dukungan, jika Presiden mengeluarkannya.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, Perppu merupakan hak konstitusi dari Presiden.

"Enggak ada celahnya, enggak ada ceritanya Presiden dimakzulkan karena menggunakan hak konstitusinya," kata Habiburokhman dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Menurut dia, soal pemakzulan ini sudah diatur syaratnya. Di antaranya melanggar undang-undang atau melakukan perbuatan tercela.

"Ini kan tidak memenuhi kualifikasi tersebut," jelas Habiburokhman.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bertemu dengan tokoh lintas agama dan budayawan, Presiden Jokowi akan pertimbangkan menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK.

2 dari 2 halaman

Tak Ada yang Protes

Dia mencontohkan, bagaimana banyak pro dan kontra saat Presiden mengeluarkan Perppu. Namun, setelah dikeluarkan, semua pihak menghormatinya.

"Praktiknya, 10 tahun terakhir. Ketika Presiden mengeluarkan Perppu, walaupun awalnya keras (ada protes sebelum Perppu), tapi saat sudah dikeluarkan kita hormati. Waktu Perppu Undang-undang Pilkada," pungkasnya.