Suharso Monoarfa: Menteri dari PPP Hak Prerogatif Presiden

Suharso Monoarfa telah dikukuhkan sebagai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Selasa (20/3/2019). (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Liputan6.com, Jakarta - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan, posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami tidak menyodorkan nama atau posisi sebagai menteri apa, karena itu kewenangan dan prerogatif presiden dan kami tidak dalam posisi untuk menyampaikan itu," kata Suharso di Malang, Jawa Timur, Sabtu (5/10/2019).

Dia mengaku partai berlambang Kabah tersebut juga tidak mau mengusulkan, apalagi meminta jatah kursi menteri. Selain itu, pihaknya juga tidak mau menyampaikan terkait format ideal kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin seperti apa komposisinya, sebab ia bukan dalam posisi menyampaikan usulan tersebut.

Ketika ditanya soal posisi Menteri Agama yang dari PPP seperti periode sebelumnya, Suharso mengaku semua adalah kewenangan presiden.

"Nantilah. Kita tunggu saja, bagaimana komposisi dan siapa saja yang duduk di kursi menteri," ucap dia seperti dikutip Antara.

Menyinggung pendidikan politik anggota DPRD dari PPP yang dilaksanakan di Malang tersebut, Suharso menjelaskan kegiatan itu diperlukan agar anggota PPP tetap semangat dan fokus setelah menjalani hajat besar, yaitu pilpres dan pileg.

Anggota PPP, lanjutnya, dituntut cermat dan tepat dalam memahami karakteristik yang berkembang saat ini (kekinian) dan bagaimana keterlibatan dalam mengatasi, sebab setiap permasalahan harus dicermati kasus per kasus, daerah per daerah.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Video Top 3 hari ini ada berita terkait sidang kabinet terakhir, KPK menahan tiga pegawai Ditjen Pajak, dan pengungsi kerusuhan Wamena tiba di Padang.

2 dari 2 halaman

Evaluasi Pileg dan Pilpres

Kecermatan itu, kata Suharso, sangat diperlukan karena karakteristik daerah yang satu akan berbeda dengan daerah yang lain, sehingga penanganannya juga berbeda.

Dalam Pendidikan Politik tersebut, katanya, juga dibahas terkait evaluasi penyelenggaraan pileg dan pilpres yang dilakukan secara bersamaan.

"Ini yang akan kami evaluasi bersama, termasuk evaluasi kenapa calon-calon dari PPP yang sebenarnya kualitasnya bagus, namun justru tidak terpilih di DPRD, baik kota/kabupaten maupun provinsi," tandas Suharso.