Politikus Gerindra Sebut UU Pelayaran Belum Perlu Direvisi 

Liputan6.com, Jakarta Politikus Gerindra Haryo Soekartono menilai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Indonesia atau Indonesian National Shipowner’s Asociation (INSA) belum perlu direvisi. Dia mengatakan, revisi UU Pelayaran yang akan menghilangkan asas cabotage berpotensi mengancam kedaulatan negara dan juga devisa negara.

Itu karena dalam azas cabotage disebutkan, pelayaran domestik dan juga pelabuhan dikelola Indonesia. Sehingga devisa dari transportasi laut juga diterima oleh negara. Saat ini ada 141 pelabuhan internasional di Indonesia

"Kalau UU pelayaran direvisi maka kapal asing dengan mudah masuk ke seluruh pelabuhan di Indonesia. Beda dengan Amerika, pelabuhan internasionalnya hanya lima tapi betul-betul diproteksi,” paparnya melalui keterangan tertulis, Selasa 8 Oktober 2019.

Haryo bahkan mengharapkan, Indonesia meniru apa sudah dilakukan Amerika ini. Lalu lintas jalur internasionalnya dibatasi sehingga mengurangi potensi masuknya peredaran barang illegal maupun imigran gelap.