Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mengatakan, demonstrasi jelang pelantikan presiden dan wakil presiden diperbolehkan asal sesuai aturan.
Hal ini menyikapi soal adanya rencana aksi mahasiswa yang menagih janji Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
"Demonstrasi sudah diatur UU. Menyampaikan pendapat pasti diperbolehkan, tetapi tidak menganggu hak dan kemerdekaan orang lain, mengikuti aturan moral yang diakui secara umum. Kemudian tidak menganggu persatuan," kata Andika di kantornya, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Advertisement
Dia menuturkan, pihaknya siap membantu pengamanan. Dan itu sudah dibuktikan dari beberapa kejadian kemarin.
"Kami siap mengerahkan hampir seluruh kekuatan Angkatan Darat untuk membantu. Kami berharap rencana penyampaian pendapat oleh rekan-rekan mahasiswa tanggal 14 bisa dilakukan sesuai aturan," jelas Andika.
Sebelumnya, KSAD Jenderal Andika Perkasa menggelar rapat internal dengan seluruh pejabat tinggi AD kecuali Papua. Rapat membahas situasi keamanan terkini.
"Sejak pagi sampai dengan barusan kami semua para pejabat utama di AD, mulai dari Komandan Korem sampai Panglima Kotama itu, Panglima Kodam, Komandan Satuan seperti Komandan Pusdiklat, Komandan Jenderal Kopassus, Panglima Kostrad, kami semua kumpul dalam rangka mengupdate situasi terakhir di semua wilayah kecuali di Papua," kata Andika.
Menurut dia, secara umum perkembangan di wilayah-wilayah Indonesia sudah sangat baik. Namun, ada yang menonjol, yakni akan ada rencana demonstrasi di beberapa daerah.
"Ada beberapa daerah yang secara faktual memang sudah mendapatkan info tanggal demonstrasi maupun tempatnya. Tapi itu sangat sedikit sekali. Saya tidak perlu menyebut di mananya, tapi mayoritas belum ada rencana yang terucap maupun tertulis," jelas Andika.