Menakar Kader Banteng di Kabinet Baru Jokowi, Ada Nama Yasonna Sampai Hasto?

Menkumham Klarifikasi Isi Draft RUU KUHP — Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Urusan kabinet menjadi topik perbincangan hangat, lantaran pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan 20 Oktober 2019 mendatang.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah PDIP, tempat Presiden Jokowi berasal. Bahkan sudah diamini oleh Presiden langsung, bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada parpol lainnya.

Disebut-sebut nama-nama seperti Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Yasonna Laoly, yang juga Menkumham di era Jokowi akan kembali lagi. Kemudian ada nama Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat. Lantas ada nama kader PDIP yang merupakan mantan Bupati Kulon Progo, yang kini menjabat sebagai Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Aisah Putri Budiatri mengatakan, nama-nama tersebut berpeluang. Apalagi ada nama baru seperti Hasto Wardoyo yang sudah dipanggil ke Jakarta dari 1 Juli 2019 dan nama lama seperti Yasonna.

"Saya pikir peluang pasti ada. Hasto merupakan politisi yang punya background kuat dalam dunia kesehatan, ditambah prestasinya sebagai Bupati mendapatkan apresiasi dari publik. Latar belakang ini memberikan peluang kuat bagi Hasto," kata Putri kepada Liputan6.com, Rabu (9/10/2019).

Sementara, masih kata dia, Yasonna merupakan politisi lama yang juga punya peluang. Meskipun, memiliki catatan akibat RUU yang dinilai kontroversi belakangan ini.

"Sementara, Yasonna merupakan politisi lama yang juga punya background pendidikan dan profesi hukum yang mumpuni. Namun, ada catatan terkait sederetan rancangan undang-undang yang sempat menjadi kontroversi publik pada beberapa minggu menjelang periode pertama Jokowi berakhir," tegas Putri.

Namun, dia mengingatkan, siapapun yang dipilih Jokowi, nantinya harus berbasis pada kapasitasnya dan integritasnya. Jangan sampai, keterpilihan menteri lebih mengutamakan pada hanya kepentingan partai saja. Dengan hal itu, jelas membantu kerja Jokowi dalam membuat kebijakan dan program secara tepat.

Putri mengingatkan, untuk menteri-menteri yang sudah pernah menjabat sebelumnya, ada syarat tambahan bagi mereka, yakni memiliki track record kerja yang baik dan bukan justru problematik.

"Jokowi perlu melihat juga pandangan publik terhadap kerja para menteri itu sebelumnya, dan presiden sendiri juga bisa secara terbuka menerangkan ke publik kenapa nama tersebut terpilih kembali. Dengan demikian, kabinet baru ini akan mendapatkan kepercayaan penuh dari publik," tegasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hadiri kongres ke-5 PDIP, Jokowi menyatakan jumlah kabinet menteri di periode keduanya tetap 34 orang.

2 dari 2 halaman

Respons PDIP

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Sadarestuwati enggan membenarkan atau menyalahkan nama-nama tersebut. Menurutnya, semua ada di tangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya tidak tahu sama sekali karena semua itu adalah kewenangan Ibu Ketum. Kami semua sebagai petugas partai akan selalu siap dimana kami ditugaskan, termasuk beliau-beliau Yang namanya tersebut di atas," ungkap Sadarestuwati kepada Liputan6.com.

Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, seluruh susunan menteri baru ini menjadi hak prerogatif Jokowi. Sebagai partai pengusung, Hasto berharap Jokowi tetap mengutamakan koalisinya yang telah berjuang dalam menyukseskannya di periode kedua.

"Susuan kabinet itu hak preogratif presiden tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca pilpres itu seharusnya senafas. Kesepahaman dengan seluruh parpol koalisi Indonesia kerja itu konstruksi demokrasi yang sehat," Hasto menandasi.