KPK Panggil Eni Saragih Jadi Saksi Samin Tan

Bos Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan Diperiksa KPK — Pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk Samin Tan tiba di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3). Samin diperiksa sebagai tersangka terkait dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT AKT di Kementerian ESDM. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih.

Eni akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM yang menjerat pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Samin Tan.

"Saksi Eni Maulani Saragih akan diperiksa untuk tersangka SMT (Samin Tan)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (10/10/2019).

Sebelumnya KPK menetapkan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan sebagai tersangka dalam kasus ini. Samin Tan diduga menyuap Eni Maulani Saragih.

KPK menduga, Samin Tan memberikan suap Rp 5 miliar kepada Eni. Uang tersebut diberikan terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubata (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.

Terkait kasus ini, Samin Tan disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 dari 3 halaman

Perpanjang Cekal

Sementara itu, KPK memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap pemilik Borneo Lumbung Energi dan Metal, Samin Tan. Perpanjangan cegah ke luar negeri dilakukan demi kepentingan proses penyidikan.

"KPK memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang bernama Samin Tan dan Nenie Afwani (swasta)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019).

Keduanya dilarang ke luar negeri dalam proses penyidikan dugaan suap kepada anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM.

"Mereka dilarang ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung 5 September 2019," kata Febri.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Eni menegaskan hanya dirinyalah yang terlibat dalam penerimaan dana komitmen fee Rp 4,8 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir sebagai tersangka. Sofyan diduga terlibat dalam korupsi pembangunan PLTU Riau-1 yang melibatkan mantan anggota Komisi VII Eni Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Mar...

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Eni Saragih
Samin Tan
Suap PLTU Riau 1