Sebelum 17 Oktober, KPK Berharap Presiden Tunda Berlakunya UU Hasil Revisi

Bebaskan Terdakwa, KPK Tunjukkan Barang Bukti Suap Hakim Balikpapan — Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta dari Rp 500 juta yang dijanjikan untuk membebaskan Sudarman (SDM) di kasus pemalsuan surat. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - 17 Oktober besok merupakan hari di mana Undang-Undang KPK hasil revisi mulai berlaku. Banyak pihak yang menyebutkan pemberlakuan UU tersebut akan melemahkan institusi antikorupsi tersebut.

Menyikapi hal itu, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunda berlakunya UU KPK hasil revisi.

Capim Michael Rolandi Setuju Adanya Revisi UU KPK Demi Kembalikan Independensi

Dia menilai, berlakunya undang-undang tersebut akan mengganggu kerja lembaga antikorupsi itu ke dapan.

"Ada lebih 26 kelemahan KPK dan itu tidak sesuai dengan konferensi pers yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa akan memperkuat KPK," kata Laode di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Menurut dia, kelemahan paling krusial dalam UU tersebut ialah mengenai kapasitas pimpinan KPK yang bukan lagi sebagai penyidik. Ditambah lagi, kewenangan sebagai pimpinan tertinggi juga dihilangkan dalam UU KPK hasil revisi tersebut.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK. Meski mendapat pro kontra, Jokowi memastikan telah mendengarkan dan mempelajari serius seluruh masukan-masukan yang diberikan masyarakat dan para pegiat anti korups...

2 dari 2 halaman

Juga Terkait Dewan Pengawas

Ilustrasi KPK — Gedung KPK (Liputan6/Fachrur Rozie)

Dia mengatakan, pelemahan KPK oleh UU itu juga tercermin dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK. Menurut dia, dewan pengawas ini akan menimbulkan kerancuan dalam hal komando di tubuh KPK.

"Yang utama karena satu bahwa dewan pengawas juga bukan penegak hukum tetapi dia mengotorisasi penggeledahan, penyitaan bahkan penyadapan, itu pasti akan menjadi akan ditentang dipraperadilan akan banyak bagaimana seorang bukan penegak hukum bisa memberikan otorisasi tentang tindakan-tindakan hukum," ujar Laode.

"Nah ini betul betul akan sangat mempengaruhi kerja-kerja KPK ke depan," ia melanjutkan.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
UU KPK 2019
Revisi UU KPK