2 Tahun Pemerintahan Anies Baswedan, PDIP dan PKS Soroti Masalah Ini

Anies Baswedan Menuju ke Masjid Sunda Kelapa — Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan mengacungkan jempol ke awak media di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (16/10). Berpakaian lengkap dinas Gubernur DKI, Anies bersiap pergi menuju Masjid Sunda Kelapa. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan upaya antisipasi banjir. Hal ini menjadi salah satu PR Anies dalam dua tahun memimpin Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan, mengatasi banjir adalah salah satu program prioritas Anies Baswedan. Inilah yang masih menjadi PR yang harus dituntaskan.

"Program-program prioritasnya Pak Anies yang harus segera dikejar agar pencapaian sesuai dengan harapan dari masyarakat. Program prioritas itu apa? Salah satunya bagaimana antisipasi ketika menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari-hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir," jelas Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Selain upaya penanganan banjir, Gembong juga menyoroti program penyediaan rumah dengan DP nol rupiah. Menurutnya yang juga harus menjadi prioritas bukan hanya penyediaan rumah DP nol rupiah, tapi juga menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Jakarta.

"Agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari Pemprov harus diperbanyak," jelasnya.

Gembong mengatakan untuk menilai sejauh mana kinerja Anies dalam dua tahun terakhir ini, harus menelisik satu per satu 23 program yang menjadi prioritas Anies Baswedan. Namun masih ada sejumlah PR yang harus dituntaskan. Pihaknya mendorong agar Anies bisa segera memiliki wakil gubernur.

"Masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan Pak Anies. Maka harapan saya adalah Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada," ujarnya.

Gembong meminta Anies proaktif melakukan komunikasi politik dengan partai pengusungnya sehingga kursi wagub segera terisi.

"Walaupun Pak Anies tidak punya kewenangan. Tetapi walaupun beliau tidak memiliki kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan, melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu (PKS dan Gerindra)," jelasnya.

Kendati ada puluhan Anggota TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), menurutnya tak membantu kinerja Anies. Kinerja TGUPP dinilai tak signifikan dan tak dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya Pak Gubernur. Tapi masyarakat sama sekali belum bisa menikmati hasil kerja dari TGUPP," ujarnya.

Gembong menambahkan, belum maksimalnya kinerja Anies Baswedan dalam dua tahun ini bukan karena lamanya kursi wagub kosong. Seharusnya walaupun tanpa wagub, Anies harus tetap bisa bekerja maksimal.

"Jangan dibalik-balik, karena enggak ada wakil gubernur terus kinerjanya (enggak maksimal), enggak juga gitu lho," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

APBD DKI disahkan senilai lebih dari Rp 77 triliun, Gubernur Anies Baswedan sampaikan pantun.

2 dari 2 halaman

Sorotan PKS

Sah, 5 Pimpinan DPRD DKI Jakarta Resmi Dilantik — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengacungkan jempolnya saat menghadiri pelantikan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dijabat oleh Ahmad Suhaimi, Zita Anjani, M Taufik, dan Misan Samsuri. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu Fraksi PKS menilai ada sejumlah kendala dalam program kerja Anies Baswedan khususnya rumah DP nol rupiah. Menurut Anggota Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi secara umum program jalan. Namun di lapangan, program itu pasti ada kendala-kendala.

"Misalnya di DP nol rupiah. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok. Tapi harapannya, masyarakat segera hasil lain. Kendala itu kan bukan hanya di Pak Anies, namun hal-hal lain yang terkait," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Suhaimi meminta agar program rumah DP nol rupiah di lokasi lain disegerakan dan prosesnya dipercepat. Kendala yang mengganggu terlaksananya program ini juga harus segera ditindaklanjuti.

"DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira menggangu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.

Hal yang menjadi PR Anies menurutnya soal pelayanan yang perlu ditingkatkan. Sementara untuk pembangunan harus mengacu pada RPJMD. Setiap anggaran yang diusulkan untuk pembangunan harus berpatokan pada RPJMD. Jika tak sesuai, maka DPRD akan melakukan evaluasi.

Suhaimi juga mengingatkan Anies soal naturalisasi sungai yang menjadi janji kampanye. Naturalisasi sungai menjadi salah satu program mengatasi banjir.

"Itu (naturalisasi) juga termasuk program yang dijanjikan Pak Anies, janji kampanye harus dipenuhi. 23 janji itu kemudian di-breakdown menjadi program yang diangkat. Itu harus dipenuhi sepenuhnya. Dipercepat, yang belum juga harus segera dimulai, supaya lima tahun nanti masyarakat melihat janji itu terpenuhi semuanya. Nah kita (DPRD) ngawal," jelasnya.

Janji Anies yang menurutnya sudah terealisasi yaitu pembangunan rumah DP nol rupiah, penertiban Alexis, reklamasi, dan KJP (Kartu Jakarta Pintar).

Reporter: Hari Ariyanti

Sumber: Merdeka.com

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
PDIP
PKS
Pemerintahan Anies Baswedan