DPR: Izin Penyadapan KPK Baru Berlaku Desember 2019

Liputan6.com, Jakarta - Inisiator revisi UU KPK Masinton Pasaribu, menyebut lembaga antirasuah itu belum perlu meminta izin dewan pengawas terkait penyadapan. Kendati, UU KPK baru secara otomatis akan berlaku mulai Kamis, 17 Oktober 2019 besok.

Masinton mengatakan, dalam Pasal 69D, selama dewan pengawas belum terbentuk, masih menggunakan ketentuan dalam UU KPK yang lama. Sehingga izin penyadapan masih melalui pimpinan KPK.

"Terkait tugas dan kewenangan penyidik KPK dalam melakukan penyidikan dan penyadapan itu menggunakan UU lama, izin melalui komisioner," ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/19).

Dalam Pasal 69A angka empat, pengangkatan pertama dewan pengawas bersamaan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023. Yaitu pada bulan Desember 2019.

"Jadi nanti setelah dewan pengawas terbentuk Desember nanti baru kemudian mekanisme dan kewenangan penyadapan harus melalui izin dewan pengawas," kata Masinton.

Dia juga menyebut, UU KPK akan secara resmi berlaku pada besok. Meski tanpa tandatangan Presiden Joko Widodo, UU otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan berdasarkan UU PPP.

"Besok mulai jam 00.00 UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) ini akan langsung berlaku," kata Masinton.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan video pilihan di bawah ini: