Imbau Tak Gelar Demo, Kapolri: Kami Tak Ingin Tanggung Risiko Bangsa Dicap Buruk

Apel Pengamanan Pelantikan Presiden — Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memeriksa pasukan seusai apel pasukan TNI-Polri untuk pengamanan menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Silang Monas, Jakarta, Kamis (17/10/2019). (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berkaca atas [demo](news "") beberapa waktu lalu yang berujung kerusuhan. Untuk itu, dia mengimbauan agar tidak ada unjuk rasa saat pelantikan presiden

Menurut dia, ini demi menjaga citra Bangsa Indonesia di mata dunia.

"Kita tak ingin menanggung risiko bahwa bangsa kita dicap buruk. Meskipun tidak ada istilah perizinan, maka yang pertama kita ingin memberikan imbauan kepada masyarakat umtuk sebaiknya tidak melakukan mobilisasi massa. Psikologi massa, crowd, crowd itu bisa mudah sekali kumpulan massa yang rusuh dan anarkis," tutur Tito di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Dia menjelaskan, memang tidak ada istilah perizinan dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat di muka umum, sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hanya saja, pemberitahuan aksi tersebut perlu disampaikan ke Polri agar [demo](news "")dapat terjaga dengan aman dan tertib.

"Tolong baca betul UU itu, di Pasal 6 ada batasan, restriction, ada batasanya. Yaitu ada lima. Tidak boleh menganggu ketertiban publik, umum, yang kedua tidak mengganggu hak asasi orang lain, ketiga harus sesuai aturan UU, keempat menegakkan etika dan moral, kelima harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

"Nah, kalau dilanggar, ada Pasal 15 yang mengatur bahwa unjuk rasa yang melanggar Pasal 6 itu dapat dibubarkan," lanjut Tito.

Jika dalam proses pembubaran itu terjadi perlawanan, maka akan ada ancaman lain yakni dari Pasal 211 KUHP sampai 218 KUHP.

"Jadi misalnya dari petugas agar saudara-saudara membubarkan diri. Jika sudah diperingatkan tidak bubar, itu sudah pelanggaran pasal 218 KUHP. Meskipun ringan hukumanya, tapi proses hukumnya tetap berjalan," beber Tito soal [demo](news "").

2 dari 2 halaman

Ada Banyak Tamu Negara

Tito menyebut, dalam pelantikan presiden terpilih nanti tentunya akan ada banyak tamu negara. Permasalahannya, demonstrasi yang bersifat rusuh tentunya akan menjadi perhatian mancanegara.

Untuk itu, sudah menjadi tugas bersama menjaga nama baik bangsa dan negara.

"Jadi kalau demonya aman-aman saja kita no problem. Tapi ini demonya belakang, mohon maaf, ada yang idealisme, ada yang juga pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu kita tidak ingin kecolongan, kita kembali pada aturan, nggak boleh langgar lima poin ini," Tito menandaskan.